Samarinda, MEDIASAMARINDA.com – Selama lebih dari 70 tahun, baru pertama kali dalam sejarah negara Sri Lanka gagal membayar hutang. Diindikasikan negara Sri Lanka bangkrut karena tengah menghadapi krisis politik dan ekonomi yang kemudian mengalami klimaks di masa pandemi COVID-19 serta imbas dari perang Rusia dan Ukraina. Tercatat pada hari Selasa, 12 April 2022 dinyatakan bahwa Sri Lanka mengalami kegagalan dalam membayar hutang luar negeri sebesar US $51 miliar atau setara dengan Rp 732 triliun.
Sri Lanka Bangkrut : 2 Obligasi Lewat Masa Tenggang 30 Hari
Dikutip dalam laman berita online dari Britania Raya, BBC, negara Sri Lanka telah melewati masa tenggang pembayaran bunga hutang yang belum juga dibayar sebesar US $78 juta dan telah jatuh tempo pada hari Rabu, 18 Mei 2022. Gubernur bank sentral dari salah satu negara di Asia Selatan tersebut menyebutkan bahwa kini negaranya tengah berada dalam situasi krisis ekonomi dan mengalami “default pre-emptive”.
Dalam Journal of the European Economic Association dari Oxford Academic, pre-emptive adalah tindakan yang dilakukan sebagai langkah pencegahan atas tingginya potensi risiko gagal bayar yang terjadi setelah guncangan ekonomi buruk yang tidak terduga. Akibat dari kondisi gagal bayar ini, suatu negara akan kehilangan kepercayaan dari investor dan dapat mengacaukan pasar saham hingga mengalami kehancuran.
Krisis ekonomi yang dialami negara Sri Lanka ini berawal dari ratusan rakyat yang yang berdemo menyerang rumah Presiden Gotabaya Rajapaksa yang menuntut pengunduran dirinya pada akhir bulan Maret 2022. Bermula dari hal tersebut, situasi menjadi terus berubah dan memburuk sehingga Sri Lanka bangkrut dan perdana menteri menerapkan situasi darurat nasional.
Krisis yang dialami negara Sri Lanka membuat cadangan devisa negara yang memiliki penduduk sebanyak 22 juta orang tersebut merosot hingga 16% yaitu menjadi sebesar US $1,94 miliar pada bulan Mei 2022. Kondisi ini menjadikan Sri Lanka berada di situasi terburuk sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948 hingga menjadi negara bangkrut dan menimbulkan kesengsaraan yang meluas. Penduduk Sri Lanka harus menghadapi kekurangan makanan, bahan bakar, obat-obatan dan kebutuhan pokok lainnya.
Selain kekurangan uang tunai yang menyebabkan kelangkaan kebutuhan pokok, pemadaman listrik juga kerap terjadi hingga larut malam. Semua penduduk negara Sri Lanka berbulan-bulan hidup dalam kesengsaraan dan kekacauan karena setiap hari harus merasakan pemadaman listrik dan nilai mata uang rupee yang anjlok setelah menjadi negara bangkrut dan mengalami kehabisan bahan bakar.
Kondisi sosial dan ekonomi yang kacau ini berujung pada situasi politik dalam negeri yang juga mengalami polemik. Beberapa menteri dan kabinet Presiden Rajapaksa satu per satu mengajukan pengunduran diri. Tidak hanya itu, situasi semakin keruh kala penduduk yang melakukan demonstrasi semakin meluas hingga memicu bentrokan antara pendemo dengan aparat sampai menelan puluhan korban jiwa yang semakin memantik api emosi pendemo.
Sehingga pada bulan Juni 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa negara Sri Lanka sedang dalam krisis kemanusiaan. PBB juga menyebutkan bahwa jutaan orang sedang memerlukan pertolongan akibat krisis ekonomi, sosial, dan politik yang semakin memburuk hingga terjadi kelangkaan pangan.
Ranil Wickremesinghe : Sri Lanka Bangkrut Hingga 2026
Pada 09 Juli 2022, para pendemonstran memaksa masuk ke kediaman Rajapaksa dan dalam beberapa hari berselang, Rajapaksa berusaha untuk melarikan diri namun berhasil dihadang oleh petugas imigrasi. Akan tetapi, kemudian pasukan militer memboyong Rajapaksa ke pangkalan militer Angkatan Laut dan berlabuh ke Singapura.
Dari Singapura, pada 14 Juli 2022, Rajapaksa mengirimkan email ke parlemen Sri Lanka untuk menyatakan pengunduran diri dan menunjuk Ranil Wickremesinghe untuk melaksanakan tugas presiden berdasarkan aturan hukum negara Asia Selatan. Dan pada 20 Juli, Ranil Wickremesinghe berhasil menang pemungutan suara yaitu sebanyak 134 dari 225 suara anggota parlemen, sehingga resmi menjadi presiden Sri Lanka hingga saat ini.
Pada Rabu, 08 Februari 2023 Presiden Ranil Wickremesinghe menyatakan bahwa negara yang ia pimpin akan dapat mengakhiri kebangkrutan negaranya hingga tahun 2026 dengan berkomitmen untuk menerapkan aturan baru yaitu menaikkan pajak dan melanjutkan negosiasi dengan kreditur internasional. Hal ini ia ungkapkan dalam pidatonya saat menghadapi desakan reformasi ekonomi.
Kabar terbaru, pada 30 Juni 2023 dikabarkan bahwa Bank Dunia (World Bank) telah menyetujui pengalokasian dana hingga US $700 juta atau setara dengan Rp 10,53 triliun. Sebelumnya pada bulan Maret, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) telah memberikan persetujuannya untuk menggelontorkan dana talangan hampir mendekati US $3 miliar.
Salah satu anggota negara-negara persemakmuran tersebut pada awal Juli 2023 juga merilis program baru yaitu restrukturisasi hutang dalam negeri guna mendukung pengerjaan ulang hutangnya bersama dengan pemegang obligasi dan kreditor bilateral seperti India, Jepang, dan Cina.
Referensi :
BBC – Sri Lanka defaults on debt for first time in its history
CNN Indonesia – Kronologi Sri Lanka Bangkrut sampai PM Wickremesinghe jadi Presiden
Kompas – Krisis Sri Lanka, Bank Dunia Bakal Gelontorkan Rp 10,53 Triliun
