Mediasamarinda.com – Isu dinasti politik menyeruak terkait calon Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 2, Rudy Mas’ud, karena sejumlah anggota keluarganya kini berkiprah di dunia politik dengan posisi yang cukup strategis.
Di Balikpapan, kakaknya, Rahmad Mas’ud, mencalonkan diri kembali sebagai Wali Kota setelah menjabat pada periode 2019-2024.
Selain itu, dua saudara Rudy lainnya, yakni Ir H Hasanuddin Mas’ud S Hut ME dan Syahariah Mas’ud SE, juga menjadi anggota legislatif Kaltim, dengan Hasanuddin atau Hamas menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.
Menanggapi hal ini, Rudy Mas’ud menunjukkan respons positif. Ia menegaskan bahwa dalam sistem politik Indonesia yang demokratis, posisi pemimpin dipilih melalui pemilihan umum, bukan berdasarkan garis keturunan atau penunjukan.
“Di Indonesia, para pemimpin dipilih, bukan ditunjuk. Yang menentukan adalah rakyat,” ujar Rudy.
Rudy juga mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompetensi dan kapabilitas dalam proses pemilihan. Ia mengatakan, jika ia dan keluarganya terpilih, itu mungkin karena rakyat melihat mereka memiliki kapasitas dan energi untuk mengabdi.
Melihat isu dinasti politik ini dari perspektif akademis, Associate Professor Dr. Elviandri SHI MHum, seorang ahli Tata Negara dan dosen pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), menyatakan bahwa konsep dinasti politik sudah memiliki akar dalam sejarah kepemimpinan.
Ia menjelaskan bahwa dalam sejarah kekuasaan, baik di negara-negara monarki modern seperti Inggris dan Belanda, hingga di era kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, kekuasaan sering diwariskan dalam lingkup keluarga.
Dalam konteks demokrasi modern, Prof Elvi menekankan bahwa konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih, kecuali mereka yang dicabut hak politiknya.
Menurutnya, dalam alam demokrasi, setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi, dan keputusan akhir diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilih.
Prof Elvi juga menekankan perlunya menilai proses pemilihan ini dari sudut pandang demokrasi substantif, yang memperhatikan kualitas dan keterbukaan proses pemilihan, bukan hanya sekadar formalitas prosedur.
“Pendekatan substantif ini lebih penting untuk memahami apakah suatu kepemimpinan termasuk dalam dinasti politik atau tidak,” jelasnya.
