Samarinda, Mediasamarinda.com – Momen pemindahan Ibu Kota Negara makin dekat, Nanang Avianto selaku Kapolda Kaltim Irjen Polisi serta Tri Budi Utomo sebagai Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI diketahui telah datang ke Rumah Jabatan Gubernur dan bertemu secara langsung dengan Akmal Malik selaku Penjabat Gubernur.
Temu Bahas Agenda Pemindahan Ibu Kota Negara dan Pemilu
Akmal Malik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kaltim, menyambut dengan tangan terbuka kedatangan Nanang Avianto selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) dan Tri Budi Utomo selaku Panglima Kodam (Pangdam) dengan turut didampingi kehadiran Yudhi Prasetiyo selaku Danrem 091 ASN Brigjen TNI, Brigjen Polisi Edhy Moestofa selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim, Sufian Agus sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) serta Dasmiah sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
Akmal Malik juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polri & TNI yang telah membantu dan menjaga jalinan kerja sama dengan baik bersama dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda).
Akmal Malik juga menyampaikan kesiapan provinsi Kaltim dalam menghadapi momen – momen besar nasional, seperti pemindahan Ibu Kota Nusantara dan agenda Pembangunan IKN serta berbagai momen besar Pemilihan Umum, dari mulai pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Legislatif hingga Kepala Daerah secara serentak di tahun 2024.
“Menuju momentum besar, kita fokus kepada agenda nasional, terutama pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dimulai pada tahun 2024,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik.
Akmal Malik secara tegas menekankan perlunya ikatan sinergi dan dukungan pihak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam) dan jajaran terkait supaya bisa menjaga kondisi daerah Kaltim supaya tetap kondusif dan menyukseskan berbagai momen penting dari bangsa Indonesia.
Tidak hanya membahas agenda pemindahan Ibu Kota Negara, Akmal Malik selaku Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kaltim membahas agenda kemandirian pangan. Akmal Malik memberi penegasan bahwa kemandirian pangan juga menjadi prioritas utama Provinsi Kaltim.
Mengingat potensi lahan yang dimiliki oleh Benua Etam yang sangat luar biasa, Akmal Malik punya harapan agar segera bisa memaksimalkan dukungan dari pihak Kapolda dan juga Pangdam untuk mengembangkan sektor pertanian pada wilayah Kaltim.
Sebagai sebuah langkah konkret upaya kemandirian pangan, Akmal Malik akan mencoba program pola tanam hidroponik dengan menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda), tentunya dengan bantuan dari pihak Polda (Kepolisian Daerah) Kaltim dan Kodam VI Mulawarman supaya bisa memberi dukungan kepada program gerakan tanaman pangan.
“Dengan potensi lahan yang luar biasa. Kondisi Kaltim ini harus dimaksimalkan,” tandas Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik.
Waktu Pemindahan Ibu Kota Negara Kian Dekat
Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Jokowi sebagai Presiden RI telah lama menyatakan prioritas pemindahan Ibu Kota Negara yang akan berlokasi di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara. Proses pemindahan dari Ibu Kota Nusantara memiliki kepentingan dan urgensinya sendiri.
Upaya pemindahan Ibu Kota Negara harus dilaksanakan dengan sempurna mengingat negara Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam mencapai Visi Indonesia 2045. Bangsa Indonesia akan mengejar Indonesia Maju serta meningkatkan kekuatan ekonomi hingga ke posisi 5 besar internasional.
Menurut rencana, pada tahun 2036 nanti Indonesia akan keluar dari lingkup middle income trap. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya transformasi ekonomi dan dukungan hilirisasi industri serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM), penyederhanaan regulasi, pengadaan infrastruktur serta reformasi birokrasi.
Pemindahan Ibu Kota Nusantara diharapkan mampu memberikan dukungan serta dorongan dalam proses transformasi ekonomi Kaltim. Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim juga dinilai bisa mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dengan inklusif dan merata hingga proses pemerataan, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat segera tercapai.
(ADV/FIT/DISKOMINFOKALTIM)
