KALIMANTAN TIMUR, MEDIASAMARINDA.COM – Ketentuan akreditasi sekolah menjadi sebuah tantangan dan halangan bagi sejumlah sekolah di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mendapatkan sorotan dari Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati. Ia menyampaikan bahwa beberapa sekolah mengalami hambatan dalam mencapai standar akreditasi optimal, dipengaruhi oleh minimnya fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut.
Puji Setyowati Menanggapi Ketentuan Akreditasi Sekolah di Kaltim
Melalui Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, pemerintah masih terus memperhatikan tantangan yang dihadapi sekolah di Benua Etam, untuk mencapai akreditasi optimal.
Puji Setyowati menekankan adanya kesenjangan nyata antara persyaratan akreditasi dan realitas di lapangan, yang secara signifikan mempengaruhi proses akreditasi sekolah. Sebagai contoh, beberapa sekolah melakukan transformasi ruang kelas menjadi perpustakaan dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk sementara waktu saja, sebelum akhirnya dikembalikan ke fungsi sebelumnya ruangan tersebut.
“Contohnya terkait transformasi ruang kelas menjadi perpustakaan dan UKS yang pada akhirnya dikembalikan ke kondisi semula setelah proses pengajuan,” jelasnya
Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah melakukan hal ini karena persyaratan atau kriteria pengajuan data alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah, mengharuskan sekolah memenuhi kelengkapan fasilitas sesuai dengan standar akreditasi nasional.
Puji menambahkan bahwa persyaratan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam suatu institusi pendidikan, termasuk didalamnya perpustakaan, kantin sehat, ruang terbuka, mushola, dan sebagainya.
Namun sayangnya, tidak semua sekolah dapat memenuhi persyaratan tersebut karena keterbatasan dana. Hal ini lah yang akhirnya memaksa mereka untuk mengubah fasilitas tersebut sesuai dengan persyaratan akreditasi.
Pemprov Fokuskan Perbaikan Pendidikan di Kaltim
Puji Setyowati menyoroti bahwa pemerintah melalui Komisi IV DPRD Kaltim, dengan komitmen kuat sedang mengupayakan perbaikan fasilitas pendidikan di provinsi ini. Upaya tersebut mencakup seluruh satuan pendidikan, baik formal maupun informal.
Hal ini juga akan dilakukan hal yang sama ke sekolah disabilitas. Ini merupakan wujud nyata komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan kekuatirannya terhadap dampak yang akan muncul akibat dari kurang optimalnya fasilitas sekolah. Menurutnya, apabila kondisi ini berlangsung terus menerus, kesadaran anak terhadap keadaan sekolah ataupun lingkungan yang kurang bersih dan tidak terawat menjadi berkurang. Hal ini berkemungkinan dapat membentuk perilaku dan karakter mereka.
Legislator dari Dapil Samarinda ini, menyatakan bahwa kondisi tersebut harus segera dibenahi, terutama mengingat bahwa Kalimantan Timur memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah.
Puji menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dapat mencapai 26.15 triliun. Ia menegaskan pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur, untuk mencapai standar yang lebih baik di masa mendatang.
“Perlunya peningkatan investasi dalam sektor pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kaltim untuk mencapai standar yang lebih baik,” harapan Puji.
Tingkatan Status Akreditasi Sekolah secara Nasional.
Akreditasi sekolah adalah proses penilaian suatu institusi pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANSM). Proses ini bertujuan untuk menilai kelayakan institusi atau lembaga pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional. Evaluasi dilakukan setiap lima tahun untuk memastikan kelayakan lembaga tersebut, dan status akreditasi diberikan sesuai dengan kriteria yang terpenuhi.
Berdasarkan hasil penilaian akhir, BANSM memberikan status akreditasi sebagai berikut:
– Akreditasi A (Unggulan): nilai akhir akreditasi 91-100
– Akreditasi B (Baik): nilai akhir akreditasi 81-90
– Akreditasi C (Cukup Baik): nilai akhir akreditasi 71-80
– Akreditasi D (Kurang): nilai akhir akreditasi 61-70
– Akreditasi E (Sangat Kurang): nilai akreditasi < 60
Perlunya Dukungan Pemerintah untuk Pendidikan di Kaltim
Berdasarkan data BANSM Kalimantan Timur, sebanyak 3.382 satuan pendidikan telah mendapatkan akreditasi pada tahun 2022. Sekolah dengan prestasi akreditasi A mencapai 1.143, akreditasi B sebanyak 1.601, dan akreditasi C sebanyak 579 sekolah/madrasah.
Dukungan dan perhatian pemerintah diharapkan dapat membantu sekolah mencapai standar akreditasi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan berkontribusi pada pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan dukungan dari berbagai pihak dan partisipasi masyarakat, terutama dalam meningkatkan fasilitas pendidikan, diharapkan kesetaraan pendidikan di seluruh penjuru provinsi ini dapat tercapai. Semua ini bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak di Kalimantan Timur, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan global dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)
