Samarinda, MEDIASAMARINDA.com – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengungkapkan aspirasi untuk memastikan bahwa semua kebutuhan warga Kaltim terpenuhi pada tahun 2024. Keyakinan ini timbul setelah dirinya dan anggota DPRD Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan isu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya yang mencapai angka sekitar 6 triliun rupiah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim akan Pantau Realisasi APBD
Lebih rinci, situasi ini juga telah mengakibatkan pencapaian APBD Provinsi Kaltim tahun 2023 mencapai puncaknya dengan jumlah sekitar 25 triliun Rupiah. Dalam konteks ini, Muhammad Samsun juga menegaskan bahwa pandangan fraksi PDI Perjuangan mengenai penjelasan RAPBD-P Provinsi Kaltim tahun 2023 sesuai dengan sudut pandangnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim ini juga menyoroti harapan besar masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan, terutama dalam meningkatkan kebutuhan dasar. Sebagai contoh, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, pasokan listrik, penyediaan air bersih, dan pengembangan jaringan telekomunikasi masih belum merata dan adil, menurut Muhammad Samsun.
Tidak hanya itu, Samsun juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pada tahun 2024 mendatang, semua pengeluaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kaltim. Khususnya, pengeluaran ini akan difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.
“Kita perlu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap pengeluaran yang wajib, seperti pengeluaran untuk pendidikan yang seharusnya mencapai 20 persen atau lebih, begitu juga dengan pengeluaran di bidang kesehatan yang seharusnya mencapai 10 persen. Selain itu, kita juga harus mengevaluasi jenis pengeluaran lainnya, apakah bersifat produktif atau konsumtif. Semua ini perlu kita tinjau ulang,” ujar Samsun dalam keterangannya kepada media.
Pihak DPRD Berharap Jawaban dari Pemprov Kaltim
Dia berharap bahwa dalam langkah berikutnya, anggota DPRD Kaltim akan mendengarkan tanggapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengenai perspektif tersebut. Samsun menekankan, “Karena APBD tahun 2024 memiliki alokasi anggaran yang signifikan, termasuk sekitar 25 triliun pada tahun 2023 dan anggaran murni mencapai 20 triliun untuk tahun 2024, jumlahnya jauh lebih besar daripada yang sebelumnya.”
Selain itu, Muhammad Samsun juga berharap bahwa APBD Kaltim yang cukup besar ini dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan mutu infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, serta mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi oleh penduduk Benua Etam, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak positifnya secara nyata.
Kondisi Kesehatan dan Pendidikan Kalimantan Timur Butuh Perbaikan
Sesuai dengan harapan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi selaku Ketua Komisi IV DPRD Kaltim juga ikut memberikan penjelasan mengenai keluhan yang disampaikan oleh beberapa orang tua siswa. Keluhan tersebut berkaitan dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta kondisi sarana dan prasarana di sekolah-sekolah di Kalimantan Timur yang masih jauh dari standar ideal.
Reza menyatakan, “Kaltim perlu terus berupaya mengatasi ketidaksetaraan dalam sektor pendidikan, karena masih ada kekurangan dalam distribusi sekolah, dan tidak semua wilayah memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA yang memadai.” Dia juga menekankan bahwa beberapa masalah ini akan memerlukan dukungan anggaran maksimal dari pemerintah.
Tidak hanya pendidikan, seperti yang juga menjadi perhatian Muhammad Samsun, situasi kesehatan masyarakat di Kalimantan Timur juga masih sangat mengkhawatirkan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah tingkat stunting yang masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data, Kalimantan Timur mencatat tingkat prevalensi stunting sekitar 23,9% pada akhir tahun 2022.
Angka tersebut sangat mengkhawatirkan, bahkan menduduki peringkat tertinggi kelima di tingkat nasional. Hal ini juga jauh dari target pemerintah yang berusaha menjaga tingkat prevalensi stunting nasional di bawah 14% sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Untuk mengatasi kedua permasalahan ini, pasti diperlukan alokasi anggaran yang signifikan. Oleh karena itu, realisasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 pada akhir tahun ini menjadi hal yang sangat krusial untuk dibahas. Ini diperlukan agar kita dapat mengawasi dan memastikan agar permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak terulang di tahun ini.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)
