KALIMANTAN TIMUR, MEDIASAMARINDA.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah membentuk satgas tanggap bencana sebagai garda terdepan yang berperan sebagai tenaga relawan untuk memfasilitasi ketika terjadi bencana alam.
Satgas Tanggap Bencana BPBD Kaltim Upayakan Keselamatan Masyarakat
Agus Tianur, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, melalui Analis Kebijakan Ahli Muda, Sugeng Priyanto, menjelaskan bahwa bencana alam seringkali menimbulkan kerugian besar, termasuk kerusakan infrastruktur, lingkungan, dan dampak psikologis yang signifikan.
Satgas Tanggap Bencana yang dibentuk oleh BPBD Provinsi Kaltim ini memiliki fungsi dan tugas penting dalam menghadapi situasi darurat terkait bencana alam. Mereka harus dapat bertindak cepat, efektif, tepat, dan efisien saat mengambil keputusan saat terjadi bencana.
Selain itu, Satgas tanggap bencana bukan hanya tanggap terhadap kondisi darurat saja, namun juga pencegahan sebelum terjadinya bencana, untuk mengurangi resiko bencana dan kerugian besar. Mereka bertugas mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan terpadu.
Sugeng menyampaikan pendapatnya bahwa dari pengalaman bencana alam yang pernah terjadi sebelumnya, menunjukan kurangnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat. Terlebih saat kondisi normal, hal-hal yang perlu diperbaiki terabaikan, namun berpotensi dapat merugikan saat terjadi bencana. Oleh karena itu, BPBD Kaltim menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
“Berdasarkan pengalaman kejadian bencana sebelumnya, kalau saat tidak terjadi bencana atau kondisi normal, kurang diperhatikan, kesiapsiagaannya kurang dalam arti dalam kondisi capek, bencana terjadi pada waktu itu kita tidak siap,” jelas Sugeng.
Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa saat terjadi bencana, terutama gempa bumi seperti yang terjadi di Palu yang menyebabkan tsunami dan likuifaksi, serta gempa di Jawa Barat, kepanikan dan ketidakpastian seringkali melanda masyarakat.
Dalam situasi tersebut, koordinasi menjadi kacau, dan kewenangan tidak jelas. Masyarakat merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan kondisi sulit diprediksi membuat situasi semakin rumit.
Seringkali media lebih cepat mendapatkan informasi dan menyiarkannya kepada masyarakat. Namun, terkadang informasi yang disampaikan kepada masyarakat sering ditemui pemberitaan yang tidak benar, yang menyebabkan kegelisahan ataupun hal lainnya yang berdampak negatif, dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Terjadi stress walaupun ada bantuan nantinya belum jelas, ada tekanan media, karena media lebih cepat dibanding informasi secara person, serta isu yang menyesatkan dari pihak yang bertanggung jawab,” tambah Sugeng.
Perlunya Koordinasi yang Efektif untuk Pemulihan Paska Bencana di Kaltim
Ketika bencana seperti di Palu terjadi, fasilitas umum seringkali tidak dapat berfungsi dengan baik, menciptakan kepanikan dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Walaupun seluruh masyarakat ingin membantu, sulit untuk melakukan sesuatu karena kondisi yang sulit diprediksi dan kurangnya koordinasi yang efektif.
Sugeng juga menyoroti bahwa pasca bencana, proses pemulihan dan rehabilitasi seringkali berjalan lambat dan tidak menyeluruh. Bantuan hanya terfokus pada masa tanggap darurat, sementara aspek psikososial tidak selalu ditangani dengan tuntas.
“Tapi pada saat pasca, itu panjang, memulihkan merehabilitasi lagi, pemulihan fisik sosial ekonomi dan lingkungan berjalan lambat dan tidak menyeluruh, bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat, bantuan tidak merata, psikososial tidak tertangani secara tuntas, menyisakan depresi yang mendalam,” urai Sugeng.
Sugeng menegaskan bahwa dalam situasi bencana, seperti gempa bumi, pemerintah kabupaten dan kota menjadi penanggung jawab utama dalam pengendalian bencana di wilayah mereka.
Pemerintah daerah Provinsi diharapkan segera merespons dan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia di tingkat provinsi, melibatkan juga TNI-Polri untuk memberikan bantuan ekstrim.
“Pemerintah memberi bantuan sumber daya yang secara ekstrim tidak tertangani daerah termasuk melibatkan TNI-Polri,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah proaktif dan kerjasama yang kuat, BPBD Kaltim berharap dapat meningkatkan tingkat kesiapsiagaan dan efektivitas penanggulangan bencana, sehingga dapat mengurangi dampak kerugian besar yang seringkali terjadi pada masyarakat.
(ADV/HSP/BPBDKALTIM)
