Penajam Paser Utara, Mediasamarinda.com – Penyusunan dokumen rencana kontinjensi banjir sudah mulai dilakukan pada akhir Oktober 2023 lalu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dalam penyusunannya, Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kalimantan Timur, Agus Tianur mengapresiasi pembuatan dokumen rencana kontinjensi.
BPBD Kaltim Apresiasi Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi
Proses perencanaan kontinjensi yang dilakukan oleh Pemkab (Pemerintah kabupaten) PPU merupakan upaya merencanakan sesuatu dimana kejadian itu bisa saja terjadi dan tidak terjadi. Sehingga, setiap kegiatannya dijadikan sebagai alternatif atau antisipasi ketika ada perubahan kondisi banjir atau bencana alam lain di suatu daerah. Selain itu, dokumen rencana kontinjensi bisa dijadikan sebagai acuan sekaligus memitigasi akan bencana banjir yang terjadi tidak terduga.
Dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi itu dihadiri oleh Kepala BPBD Kaltim, Agus Tianur sekaligus menjadi pembicara di dalam acara tersebut. Selain itu ada juga pejabat lain yang hadir seperti Kapolres PPU, Komandan Kodim 0913 PPU, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten PPU, sejumlah Kepala SKPD lingkup Kabupaten PPU, dan perwakilan dari tingkat Provinsi dan pusat. Mereka melakukan penyusunan dokumen rencana kontinjensi di Ruang Rapat Kantor Bupati PPU.
Pada peserta yang hadir menyatakan siap untuk merespon setiap bencana yang bisa saja terjadi di Kabupaten PPU baik itu banjir atau bencana alam lain yang dampaknya cukup besar kepada warga sekitar.
Agus mengatakan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi akan kinerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dan pihak lain karena sudah mensupport di acara penyusunan Dokumen rencana kontinjensi banjir.
(Foto : BPBD Kaltim)
“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dan tanggung jawab kita bersama dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya untuk mengurangi dampak akibat bencana yang terjadi baik terhadap manusia, fasilitas umum, fasilitas sosial dan penghidupan masyarakat,” tutur Agus.
Tujuan dari rencana penyusunannya untuk pedoman utama agar ketika terjadi bencana banjir bisa ditangani dengan cepat, efektif dan bisa menggerakkan semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah dan pihak terkait.
“Saya berharap agar Pemkab PPU dapat kembali menyusun sejumlah dokumen rencana kontijensi untuk masing-masing potensi bencana yang ada di PPU karena melihat perkembangan PPU sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini dalam proses pembangunan, tentunya beresiko akan terjadinya bencana dan tidak menutup kemungkinan memunculkan masalah baru,” ucapnya.
Ia juga mengatakan jika penyusunan dokumen rencana kontinjensi sebagai bentuk kesiapsiagaan dari berbagai pihak yang sudah terpadu dan terpola demi mengurangi adanya resiko dari setiap bencana yang terjadi.
“Penguatan kapasitas kawasan, tidak hanya mengandalkan pada beberapa OPD atau institusi saja, karena bencana berurusan langsung kepada setiap individu, maka pengurangan risiko bencana adalah merupakan urusan kita bersama,” tutupnya.
Pentingnya Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi
Dalam perencanaan penyusunan, semuanya didasarkan pada proses identifikasi akan sesuatu yang belum terjadi. Dengan kondisi seperti ini maka rencana ini bisa saja tidak akan aktif jika apa yang diperkirakan tidak terjadi.
Untuk perencanaannya melibatkan berbagai pihak baik dari organisasi atau sekelompok orang yang memang berkepentingan dengan bencana banjir atau yang lainnya. Dari semua yang hadir nantinya akan dirumuskan lalu disepakati akan tindakan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang hadir.
Sehingga, penyusunan dokumen rencana kontinjensi ini lebih ke arah prasyarat untuk melakukan tanggap darurat secara efektif dan cepat. Dengan demikian, kontinjensi ini bertujuan untuk membangun kapasitas dari setiap organisasi untuk melakukan rencana dari siaga darurat dan tanggap darurat. Jika pedomannya sudah tersusun maka semua pihak harus bisa mengambil peranan dari rencana yang telah disepakati.
Selain itu, ketika rencananya benar-benar terlaksana pada bencana banjir atau yang lain maka bisa dijadikan pedoman untuk merumuskan kebijakan dan mengintegrasikan setiap informasi ke dalam pemeliharaan dan konservasi sumber daya alam yang ada.
(ADV/HSP/BPBDKALTIM)
