SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.com, Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPK Kaltim) ditetapkan sebagai tuan rumah Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Kearsipan Nasional tahun 2024 mendatang. Dalam menyambut agenda besar tersebut DPK Kaltim tengah menyiapkan anggaran program kerja untuk tahun 2024 mendatang sebesar Rp 44 miliar. M Syafranuddin, selaku Kepala DPK Kaltim yakin bisa merealisasi anggaran tersebut bisa terserap 98 persen.
DPK Kaltim Siapkan Anggaran Rp. 44 Miliar Untuk Agenda Rakornas Nasional
“Sekitar Rp 44 miliar lebih anggaran program kerja DPK Kaltim, kami optimis untuk dapat terserap 98 persen.” papar Syafranuddin pada Kamis (17/8/2023)
Syafranuddin juga menambahkan, ada beberapa program kerja unggulan DPK Kaltim tahun depan, salah satunya adalah persiapan agenda besar menjadi tuan rumah Rakornas (Rapat Koordinasi) Lembaga Kearsipan Nasional seluruh Indonesia.
Sumber gambar : Pusaran
“DPK berupaya mematangkan anggaran itu sesuai tupoksinya masing – masing, dijalankan semaksimal mungkin” jelasnya
Pihaknya menambahkan, kesiapan DPK Kaltim dalam mengikuti kegiatan Kaltim Expo 2023 yang akan diselenggarakan pada 24 hingga 28 Agustus di Bigmall Kota Samarinda.
Selanjutnya, ada beberapa program lainnya seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan kearsipan, pengadaan buku, peningkatan kualitas jaringan dan sebagainya.
M Syafranuddin berharap agar wacana perpindahan DPK Kaltim ke eks Hotel Atlet segera terwujud karena di tempat tersebut banyak ruang yang bisa dimanfaatkan dalam penataan literasi.
Provinsi Kalimantan Timur Ditetapkan Sebagai Tuan Rumah Rakornas Kearsipan Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan Tahun 2024. Keputusan tersebut diumumkan pada saat Rakornas Kearsipan di Banyuwangi pada Mei lalu.
Rakornas Kearsipan merupakan pertemuan tingkat nasional di Indonesia yang membahas koordinasi dan perkembangan terkini dalam pengelolaan arsip dan dokumen. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kearsipan untuk lebih baik, tidak ada arsip yang terabaikan. Arsip begitu penting, sebab banyak kasus yang terselamatkan dengan menjaga arsip. Hal ini menjadi bukti jika arsip melindungi diri dan lembaga dari bahaya.
Perlu diketahui pada 13 April 2023, Provinsi Kaltim sebelumnya menjadi nominator pelaksana rakornas dalam Rakor LKD (Rapat Koordinasi Lembaga Kearsipan Daerah). Selanjutnya secara resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Rakornas Kearsipan Tahun 2024 yang merupakan pertemuan besar kearsipan nasional.
Informasi tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh Kepala DKP Kaltim, M Syafranuddin. Ia memaparkan, Kalimantan Timur akan mulai bersiap menjadi tuan rumah Rakornas. Agenda besar ini akan dihadiri oleh seluruh peserta yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.
“Alhamdulillah peringatan Hari Kearsipan dan Rakornas Kearsipan 2024 akan berlangsung di Kaltim. Sekarang sedang menunggu surat dari ANRI untuk langkah – langkah persiapannya.” paparnya.
Ia juga berharap terpilihnya Benua Etam menjadi tuan rumah Rakornas Kearsipan menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Kalimantan Timur sekaligus turut bersiap menyambut IKN (Ibu Kota Negara).
Visi dan Misi Arsip Nasional
Dilansir dari laman ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Non Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS No. A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet.
Arsip Nasional juga mempunyai visi menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025. Sedangan untuk misinya memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, sebagai alat bukti yang sah, melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka NKRI.
Terakhir, memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang – undangan dan kaidah – kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. (Dty/Adv)
