Samarinda, MEDIASAMARINA.com – Akhir-akhir ini, banyak muncul pertanyaan dari masyarakat yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya terkait tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pertanyaan beberapa masyarakat terhadap pengelolaan BLUD tersebut tertuju pada bidang kesehatan, terutama untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pengelolaan beberapa RSUD di wilayah Kalimantan Timur tersebut dinilai kurang transparan oleh masyarakat.
Komisi II DPRD Kaltim Menanggapi Masalah BLUD
Menyikapi isu tersebut, Komisi II DPRD Kaltim, khususnya yang terfokus pada Aset Daerah dan Pendapatan, telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam RDP ini, direksi dari RS Kadriyoso dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Kota Samarinda turut diundang. Tujuan utama rapat ini adalah untuk mendengarkan penjelasan dari direksi RS terkait permasalahan BLUD yang sedang beredar.
Nidya Listiyono, yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kaltim, kemudian mengungkapkan bahwa dalam RDP tersebut, mereka akan menyampaikan beberapa poin terkait pengelolaan BLUD di wilayah Kaltim. Beberapa poin tersebut mencakup komitmen RS untuk tetap menjalankan prinsip transparansi dan memberikan informasi yang komprehensif, sesuai dengan harapan masyarakat.
Selain itu, Tio, sebutan akrab Nidya Listiyono, juga menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya. Langkah ini diambil guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai data pengelolaan BLUD di Kalimantan Timur. “Kami juga akan memanggil biro ekonomi dan Bapenda untuk berbicara tentang data BLUD kita,” tambah Tio.
Data Pengelolaan RS Penting sebagai Layanan Utama
Selanjutnya, Tio mengungkapkan bahwa di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), terdapat 5 rumah sakit serta 1 laboratorium yang beroperasi sebagai BLUD. Penting bagi Komisi II untuk memahami dengan cermat nilai bantuan yang diberikan kepada keenam unit ini. Hal ini dikarenakan BLUD merupakan entitas non-profit, sehingga masih memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah daerah setiap tahunnya untuk biaya operasionalnya.
Tio juga memberikan penjelasan terkait pengelolaan rumah sakit, yang merupakan fokus utama perhatian dari pihak Komisi II Kaltim. Menurutnya, hal ini sangat berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di Kalimantan Timur. “Kami berfokus pada rumah sakit karena pengelolaan rumah sakit termasuk dalam layanan utama yang kami sediakan untuk masyarakat,” ungkap Tio.
Oleh karena itu, Tio dan anggota Komisi II DPRD Kaltim sangat mengharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada rumah sakit-rumah sakit di wilayah Kaltim ini dapat memenuhi harapan besar. Harapan ini tidak hanya mencakup aspek transparansi dan informasi, tetapi juga penting agar bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyediakan layanan kesehatan dan peralatan terbaik bagi masyarakat.
Harapan Komisi II Untuk SDM Rumah Sakit
Tidak hanya itu, Komisi II Kaltim harap tenaga kerja di RSUD Kaltim memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini dianggap memengaruhi mutu layanan yang akan disediakan. “Harapannya bahwa RS Kaltim memiliki peralatan yang lengkap, tenaga kerja yang memiliki kualitas yang baik, dan pelayanan yang prima. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu mencari pengobatan di luar daerah,” jelas Tio.
Tio juga mengklarifikasi bahwa salah satu fungsi utama Komisi II DPRD Kaltim adalah untuk melakukan pengawasan terhadap operasional RS di wilayah Kalimantan Timur. “Ini adalah tugas utama dari Komisi II, yaitu untuk mengawasi pelaksanaan BLUD RS yang sedang beroperasi saat ini,” ungkap Tio. Ini menjadi penting guna mencegah timbulnya masalah dan juga sebagai wadah alternatif untuk berdiskusi.
Selain itu, Tio juga mendukung adopsi teknologi berbasis digital dalam pengelolaan RS. Baginya, menerapkan sistem digital dalam administrasi dan keuangan memiliki kepentingan yang besar dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran. Tio berpendapat bahwa inovasi berbasis digital adalah langkah konkret yang dapat diambil oleh RS untuk mengoptimalkan tata kelola administrasi dan keuangan.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)
