Samarinda, MEDIASAMARINDA.com – Pj Gubernur Akmal Malik melaksanakan pengevaluasian terhadap pemanfaatan aset yang ada di kawasan PPI Api-Api. Kegiatan evaluasi ini dinilai penting untuk dilakukan agar dapat diketahui bahwa sejauh mana anggaran pemerintah mampu memberikan dampak manfaat bagi masyarakat sekitar. Tetapi apabila ternyata tidak menguntungkan, maka rencananya akan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
Ketepatan Anggaran Dalam Evaluasi Pemanfaatan Aset
Belum lama ini, beberapa waktu lewat, sebagai pemimpin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, Akmal Malik, yang saat ini untuk sementara menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, melakukan kegiatan evaluasi pemanfaatan aset yang sebelumnya memang sudah disediakan di area Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Api-api yang berada di Desa Api-api, Kec. Waru, Kab. Penajem Paser Utara (PUU), Provinsi Kalimantan Timur.
Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan sebuah tempat yang disediakan untuk melabuhkan perahu maupun kapal perikanan sehingga memiliki fungsi sebagai tempat mendaratkan hasil tangkapan laut. Selain itu juga dijadikan sebagai tempat untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk melaut, seperti memuat barang dan pelengkapan logistik perahu sekaligus para awak perahu.
PPI Api-api sendiri memang disiapkan sebagai suatu bentuk fasilitas untuk menyangga pangan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini lantaran nantinya diprediksi akan terjadi pertambahan populasi penduduk yang jumlahnya mampu mencapai sebanyak ribuan orang yang akan menetap atau merantau ke IKN.
Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan pangan, perlu adanya dukungan stok dan pasokan pangan yang proporsional, terutama ketersediaan ikan. Itulah sebabnya, PPI Api-api dianggap memiliki peran strategis karena posisi wilayah yang berada di area ruang lingkupp IKN, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kota Balikpapan.
Maka pada kesempatan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pemanfaatan aset itu, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik secara tegas menyatakan bahwa kegiatan evaluasi ini benar-benar diperlukan untuk bisa dipastikan bahwa setiap anggaran yang sudah dikucurkan oleh pihak pemerintah provinsi selinier dengan utilitas manfaat yang bisa diperoleh, terutama harus menyumbangkan asas manfaat untuk kepentingan masyarakat.
“Apakah penggunaan aset di sini memberikan manfaat atau malah merugikan, itu kita ingin lihat. Jadi evaluasi diperlukan,” ucap Pj Gubernur Akmal Malik.
Selanjutnya, turut diuraikan pula bahwa kegiatan pengevaluasian pemanfaatan aset ini sangat dibutuhkan untuk meninjau kembali apakah tindakan menggunakan aset yang ada di PPI Api-api memberikan manfaat dan utilitas atau justru malah menyebabkan kerugian dan dampak buruk. Hal inilah yang ingin ditinjau oleh pihak Pemprov Kalimantan Timur. Karena memang pada pelaksanaannya, evaluasi ini memang dibutuhkan.
Dampak Manfaat Masyarakat Dalam Evaluasi Pemanfaatan Aset
Lebih lanjut, Pj Gubernur Akmal Malik menyatakan idenya untuk menjalin hubungan kerjasama bersama pihak ketiga. Namun, hubungan kerjasama dengan pihak ketiga ini dijalin hanya apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan aset di PPI Api-api tidak memberikan keuntungan. Dalam pengevaluasian pemanfaatan aset ini, Pj Gubernur Akmal Malik ditemani oleh Pj Bupati Kabupaten PPU, yakni Makmur Marbun.
Di sisi lain, ditekankan pula bahwa evaluasi pemanfaatan aset ini tidak hanya fokus di aspek keuangan saja, akan tetapi juga turut mempertimbangkan terhadap adanya dampak positif yang dihasilkan dari adanya pelayanan masyarakat. Bahkan, direncanakan pula bahwa akan melakukan pertemuan diskusi lebih lanjut yang dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agar dapat mengusahakan tindakan pengoptimalan semua aset milik Pemprov Kalimantan Timur.
Kemudian Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia itu nantinya hendak melakukan pengevaluasian lebih lanjut tentang seberapa jauh segala bentuk aset milik Pemprov Kalimantan Timur mampu memberikan manfaat, terutama untuk para nelayan sebagai penggiat usaha di PPI Api-api.
Menurut informasi, PPI Api-api ini mempunyai area yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya seluas 7,5 Ha. Oleh sebab itu, dengan cakupan area yang luas tersebut, diinginkan bahwa PPI Api-api ini nantinya mampu dijadikan sebagai pusat perikanan yang juga menunjang inti pemerintahan IKN Indonesia. PPI Api-api diharapkan mampu berperan secara optimal sebagai pusat produksi dan juga wadah untuk menjual beraneka macam olahan ikan. (ADV/FIT/DISKOMINFOKALTIM)
