Samarinda, MEDIASAMARINDA.com – Sadar akan pentingnya PKP dalam penciptaan inovasi pelayanan publik sebagai upaya dalam menghadapi tantangan globalisasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), BPSDM Kaltim menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan Ke-18 melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan RI, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertujuan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial pengawas.
PKP yang diselenggarakan di masing-masing pemerintahan tingkat daerah ini nantinya mengharapkan hasil akhir berupa terbentuknya seorang pemimpin yang berkompetensi, berpengetahuan luas, dan memiliki keterampilan dan perilaku seorang ASN yang terukur, serta dapat diamati dalam mengemban tugas jabatannya.
Inovasi Pelayanan Publik Untuk Hadapi Tantangan Birokrasi Dan Layanan Pemerintah Kaltim
Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) berlangsung di Aula Utama Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim yang berlokasi di kawasan Jl. H.A.M.M. Rifaddin No. 88, RT. 25, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
Kegiatan yang dibuka oleh Dra. Nina Dewi selaku Kepala BPSDM Kaltim tersebut turut menghadirkan staf-staf penting di BPSDM Kaltim, Kepala Bidang PKMF, Widyaiswara, Analis Pengembangan Kompetensi, serta susunan pemangku jabatan di BKPSDM Kutai Kartanegara.
Sementara Muhammad Irfan Setiawan, yang merupakan Sub Koordinator Sub Bidang Diklat Perjenjangan dan Sertifikasi BKPSDM Kukar, dalam kesempatan yang berbeda menginformasikan bahwa pelatihan kepemimpinan pengawas tersebut diikuti oleh 40 orang peserta.
“Mulai dari Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara,” lapornya.
Dra. Nina Dewi sendiri membuka kegiatan tersebut dengan membahas tantangan menghadapi globalisasi dan percepatan perkembangan teknologi di masa depan yang semakin berat dan serius. Terlebih, pemerintahan sebagai pihak penyedia birokrasi dan layanan masyarakat yang dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi pelayanan publik yang relevan.
“Tantangan di dunia birokrasi dan layanan di lingkup pemerintahan di masa mendatang semakin banyak dan berat,” sambut Dra. Nina Dewi dengan tegas dalam pidatonya.
Kemudian beliau turut menambahkan, sesungguhnya para pemangku jabatan pemerintahan khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada 2 ujung tombak akibat dari percepatan kemajuan teknologi.
Yang pertama, para ASN dihadapkan pada tantangan yang memacu diri untuk terus mempersiapkan diri menghadapi perubahan sistem akibat kemajuan teknologi dan beradaptasi atas perubahan-perubahan teknologi yang berkembang dalam pengelolaan tugas pemerintahan.
Sedangkan yang kedua, para ASN tengah menikmati peluang untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi agar pengerjaan tugas birokrasi lebih efektif dan efisien penyelesaiannya.
Pada masa ini, besar harapan masyarakat terhadap peran seorang pemimpin dalam mengakomodir aspirasi masyarakat secara responsif, transparan, profesional, efisien, serta koherensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik. Seorang pemimpin juga tak luput dari tugas pengawasan yang diemban atas pengendalian kinerja pelayanannya.
“Pelatihan ini sangat penting untuk pembentukan Pemimpin Birokrasi dalam peningkatan kualitas kinerja pelayanan dan pengendalian kegiatan di suatu instansi pemerintah,” tuturnya.
Beliau melanjutkan, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dan efisien, dibutuhkan pemimpin yang menjunjung tinggi prinsip Good and Clear Governance (pemerintahan yang bersih dan baik). Dimana sebagai pihak yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pengawas, pemimpin dituntut untuk mampu mencontohkan sikap anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kepada para bawahannya.
“Sembari meningkatkan kinerja dan pengabdiannya dengan lebih baik,” lanjutnya dengan penuh harapan.
Dengan demikian, Dra. Nina Dewi menuturkan harapannya dalam hal peningkatan kinerja pihak terkait seperti seluruh pengawas Kota Samarinda dan seluruh ASN yang terdaftar di Pemerintah Provinsi Kaltim agar menunjukkan kontribusi terbaiknya dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang integral.
Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Langkah Strategis Pembangunan IKN
Sebagai perwujudan langkah strategis yang mengakomodasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah berupaya menumbuhkan semangat dan inisiatif para jajaran ASN semua provinsi di Kalimantan melalui Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) dan Jambore Inovasi Nusantara (JOINUS) 2023.
Diketahui bahwa saat ini pemerintah tengah gencar mewujudkan birokrasi kelas dunia (world class bureaucracy). Karenanya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia mengharapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi penyangga IKN untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan kualitas aparatur daerah dengan memberikan stimulan pengembangan kreatifitas dan inovasi pelayanan publik sebagai terobosan baru dalam pemerintahan.
Referensi :
Kementerian Ketenagakerjaan – Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Lembaga Administrasi Negara – Tumbuh Kembangkan Inovasi yang Mendukung Pembangunan IKN, LAN Bersama Provinsi Kaltim Gelar JIK 2023
