
SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.com – Isu ketahanan pangan menjadi topik utama yang tengah dibahas di lingkup daerah maupun nasional. Sebagaimana diungkapkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur, krisis pangan merupakan persoalan mendasar yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, pihaknya menyebut bahwa diperlukan peran aktif masyarakat dan juga pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Kaltim.
Perlunya Pendekatan Komprehensif
Menyoroti isu krisis pangan yang terjadi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan tanggapannya. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan permasalahan dasar setiap negara yang harus segera dicari solusinya.
Sebab Samsun menyebut bahwa isu pangan merupakan persoalan yang sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan hanya meliputi daerah saja, melainkan juga merambah pada skala nasional bahkan internasional.
Salah satu kutipan Bung Karno menyebut bahwa masalah pangan merupakan ”Mati Hidupnya Bank Sebuah Bangsa”. Dimana, kutipan ini merujuk pada pentingnya pemenuhan akan pangan di suatu negara.
Selanjutnya, Samsun menyampaikan tiga kiat yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu ketahanan pangan, yakni melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara komprehensif. Diantaranya, ketahanan pangan keluarga, ketahanan pangan daerah, dan ketahanan pangan nasional.

“Pendekatannya yang komprehensif ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat begitu di Kaltim,” ujarnya.
Adapun, cara ini dilakukan mengingat pentingnya upaya dalam mengatasi isu ketahanan pangan yang mana dilakukan dari hal yang paling mendasar. Dalam hal ini adalah aspek ketahanan pangan keluarga.
Dijelaskan, bahwa pemenuhan pangan di lingkup keluarga akan secara otomatis merubah kondisi pangan dalam skala nasional. Dengan demikian, Samsun menegaskan bahwa untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan pula terkait 4 (empat) pilar yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatasi isu ketahanan pangan, diantaranya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan kestabilan. Jika telah memenuhi pilar-pilar tersebut maka suatu daerah ataupun negara dapat dikatakan telah berhasil mengatasi krisis pangan yang tengah terjadi belakangan ini.
Indonesia Harus Lebih Mandiri dalam Menanggapi Isu Ketahanan Pangan
Seperti yang sudah diketahui, isu ketahanan pangan bukan hanya terjadi Provinsi Kalimantan Timur. Melainkan juga di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dengan demikian diperlukan pemenuhan 4 (empat) komponen dalam mengatasi persoalan ini.
Pertama, kecukupan pasokan bahan pangan di daerah. Kedua, adanya kestabilan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketiga, adanya kemudahan dalam menjangkau bahan pangan dan keempat, mampu menjamin bahan pangan yang tersedia aman untuk dikonsumsi.
Meskipun demikian, diperlukan penanganan lebih lanjut dalam mencapai empat komponen tersebut. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun membeberkan bahwa saat ini pemerintah daerah hanya fokus terhadap isu ketahanan pangan saja, sehingga kurang memerhatikan akan pentingnya program swasembada pangan.
“Soal pertanian, saya itu ngomongnya bukan hanya ketahanan pangan. Akan tetapi, harus swasembada pangan,” tegas Samsun.
Ia menjelaskan, bahwa kedua aspek ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dimana, ketahanan pangan dapat diartikan sebagai pemenuhan pangan masyarakat daerah dan memastikan tidak ada yang kelaparan.
Sedangkan swasembada pangan justru dapat diartikan sebagai program yang lebih berkelanjutan sebab menekankan pada produktivitas pertanian agar mampu menciptakan bahan pangan yang melimpah sehingga dapat dijual kembali ke daerah lain.
“Perbedaan antara swasembada pangan dan ketahanan pangan itu begini, kalau ketahanan pangan itu yang paling penting adalah masyarakatnya nggak lapar dan nggak kekurangan. Beras itu bisa saja didatangkan dari luar daerah,” terangnya.
“Akan tetapi, kalau orientasi swasembada pangan itu harus memenuhi sendiri dulu kebutuhan kita. Jika kebutuhan kita sudah cukup, baru kita jual lagi ke daerah luar. Makanya, kita harus fokus ke swasembada pangan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Samsun menegaskan agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya, mengingat krisis pangan juga sering kali dialami oleh negara-negara lainnya yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan pasokan pangan dari luar.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)