Kalimantan Timur, MEDIASAMARINDA.com – Rapat yang diadakan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dinkes Kaltim bertujuan untuk membahas secara rinci mengenai pemberian kompensasi kepada tenaga kesehatan, dokter, dan pihak terlibat lainnya.
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin memberikan penjelasan terperinci mengenai mekanisme pembagian kompensasi atas jasa pelayanan RSUD Kaltim, yakni di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yaitu RSUD Kanujoso Djatiwibowo dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie.
Apresiasi Anggota DPRD Terkait Transparansi Kompensasi Jasa Pelayanan RSUD Kaltim
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyambut baik penjelasan tersebut jasa pelayanan RSUD Kaltim. Ia menunjukkan apresiasi terhadap upaya Kepala Dinkes Kaltim dalam menjelaskan proses dan kriteria yang digunakan dalam penentuan kompensasi kepada para tenaga kesehatan.
Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi para anggota Komisi IV untuk memahami lebih dalam mengenai sistem kompensasi tersebut, termasuk kriteria dan parameter yang menjadi dasar penentuan.
Kompensasi bagi para tenaga kesehatan menjadi perhatian serius dalam konteks penanganan kesehatan, terutama di tengah tantangan dan beban kerja yang meningkat selama pandemi. Dengan adanya rapat ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang pendistribusian kompensasi.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin sebelumnya, bahwa adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan jasa sesuai aturan menjadi fokus utama dalam rapat tersebut.
Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa pembagian kompensasi mengikuti aturan yang berlaku dan nilainya bersifat fluktuatif, tergantung pada penerimaan setiap RSUD Kaltim setiap bulan.
“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam pembagian kompensasi jasa pelayanan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai di rumah sakit,” ungkapnya.
Kaltim Butuhkan Dokter Berbagai Bidang Ahli
Pentingnya penekanan ini mengindikasikan upaya dari pihak Dinas Kesehatan untuk memberikan klarifikasi dan transparansi mengenai proses pembagian kompensasi kepada para pihak terkait. Adanya aduan memerlukan penanganan yang seksama dan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang mengatur pembagian kompensasi di RSUD Kaltim.
Selain itu, memberikan pemahaman dinamika penerimaan rumah sakit yang dapat mempengaruhi besaran nilai kompensasi.
Ananda Emira Moeis, menyoroti kebutuhan akan dokter di RSUD Kaltim. Ia menyampaikan bahwa Kaltim masih menghadapi kebutuhan yang signifikan akan dokter.
“Kaltim masih membutuhkan dokter, terutama di bidang bedah jantung, kedokteran nuklir, dan spesialis lainnya. Kami mendukung langkah pemerintah provinsi untuk mengatasi kekurangan dokter melalui berbagai bentuk kerjasama,” ucapnya
Dalam konteks ini, legislator dari daerah pemilihan Kota Samarinda tersebut menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi kekurangan dokter, baik melalui kerjasama atau bentuk kolaborasi lainnya.
Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dokter, Insentif Jasa Pelayanan RSUD Kaltim Sudah Berjalan Baik
Melalui dukungan dan inisiatif pemerintah provinsi, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang efektif untuk mengatasi kekurangan dokter dan memperkuat pelayanan kesehatan di RSUD Kaltim, seperti RSUD Kanujoso dan RSUD AWS.
Pada kontinuitas rapat, Ananda Emira Moeis menjelaskan bahwa insentif pelayanan kesehatan dari perspektif RSUD AWS secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, ia menyatakan harapannya agar pemerintah provinsi segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi kekurangan dokter yang menjadi perhatian serius.
Salah satu solusi yang diajukan adalah melalui dorongan kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat, dan sektor swasta. Pernyataan tersebut mencerminkan perhatian Komisi IV DPRD Kaltim terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga medis yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan bidang kesehatan di wilayah tersebut.
Ananda pun menegaskan bahwa kerjasama lintas sektor dan pendekatan yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas di Kalimantan Timur.
Selain itu, Ananda juga menyuarakan dukungan terhadap rencana pembangunan rumah sakit baru di Samarinda Utara. Proyek ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)
