SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.com –Target partisipasi pemilu (pemilihan umum) dan pilkada (pemilu kepala daerah) di Kaltim masih dibawah target nasional. Sri Wahyuni selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi panelis dalam Diskusi Panel Bidang Studi Politik Penyelenggaraan Program Pendididkan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 di Lemhanas RI.
Mulai dari TNI, Polri dan Para Stakeholder Turut Hadir Dalam Diskusi Panel Pemilu 2024
Diskusi panel dilakasanakan di Ruang NKRI Gd. Pancagatra Lt.3 Barat Lemhanas RI pada Kamis (6/7/2023). Dihadiri kurang lebih 100 peserta. Diantaranya personel TNI AL, TNI AU, TNI AD, Polri, kementerian, pemerintah provinsi, lembaga negara, organisasi masyarakat, partai politik, negara sahabat serta badab usaha.
Melalui diskusi panel tersebut, Sekda Sri meyampaikan bahwa partisipasi pemilu pada pemilu dan pilkada di Kalimantan Timur sebesar 77,5 persen, masih di bawah target nasional. Ia juga menambahkan tentang pentingnya konsistensi berbagai pilar, seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu mendatang.
Sumber : KALTIM TODAY
Sri menambahkan, pihaknya beserta semua instansi yang terlibat akan mewujudkan pemilu yang efisien dan efektif, adil dan berintegritas, memperkuat sistem ketatanegaraan demokratis, memberikan kepastian hukum, mencegah penjiplakan dalam pengaturan pemilu serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
Tahun depan Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, berbagai persiapan pun tengah dilakukan. Pesta demokrasi mendatang akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.
Sedangkan sesi kedua untuk pemilihan kepala daerah yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota akan dilakasanakan pada tanggal 27 November 2024.
Menurut Sri, indeks kesuksesan pemilu terletak pada keamanan dan kelancaran pelaksanaanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetap menjaga kesatuan bangsa dan mencapai partisipasi pemilih yang tinggi supaya pemilu tetap berjalan dengan aman.
Upaya Pemerintah untuk Mencipatakan Pemilu yang Aman dan Kondusif Melalui Peran Pemuda
Selanjutnya, Sri Wahyuni memfokuskan upaya penting pemerintah untuk menjaga keobjektifan pemilu dan pilkada tahun depan. Upaya pemerintah tersebut meliputi menciptakan kondisi yang aman, penegak hukum yang adil, pengawasan netral oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menghindari intervensi politik serta penggunakan sumber daya publik secara adil.
Hal ini mencakup menciptakan kondisi yang adil, penegak hukum yang adil, netralitas aparat penegak hukum, pengawasan netral oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penggunakan sumber daya publik secara adil dan menghindari inteferensi politik.
Sri juga berharap kepada kawula muda untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang. Mengingat generasi muda merupakan mayoritas pemilih, mereka memiliki peran penting dalam menyaring berita palsu dan ujaran kebencian. Mereka juga diharapakan bisa membagikan dan menjaga nilai – nilai toleransi serta memberikan kritik yang netral. Sebab, pemuda merupakan aset bangsa. Maju mundurnya demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh pemudanya. Pemilu 2024 merupakan kesempatan bagi para pemuda untuk membuktikan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki harapan di tengah maraknya politik uang.
Terselenggaranya pemilu yang demokratis dan aman menjadi impian setiap warga Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Pemilu yang demokratis artinya bila setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih bisa menyampaikan pilihannya secara jujur,bebas dan rahasia.
Para pemuda dalam hal ini ialah kelompok yang mengkampanyekan pemilu tanpa praktek jual beli suara. Selain itu, kelompol yang menjaga kondusifitas media sosial. Sebab, media sosial sangat rentan dijadikan sebagai alat oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kampanye hitam.
