
Kalimantan Timur, Mediasamarinda.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Nidya Listyono, saat ini semakin giat mengingatkan kembali pentingnya untuk melibatkan masyarakat lokal Benua Etam pada kesempatan pembuatan kebijakan Ibu Kota Negara. Melihat pada isu saat ini, hal yang dimaksudkan oleh Nidya Listyono, masyarakat lokal adalah warga setempat yang berasal dari provinsi Kaltim.
Pembentukan Kebijakan Ideal Untuk Ibu Kota Negara

Nidya Listyono selaku Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim kembali menegaskan bahwa dirasa sangat penting untuk ikut merangkul anggota masyarakat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur dalam usaha pembentukan kebijakan di Ibu Kota Negara Nusantara. Contohnya saja, Alimuddin yang saat ini memegang kapasitasnya sebagai Deputi. Hal ini merupakan salah satu contoh yang nyata tentang keterlibatan warga lokal di dalam proses perumusan kebijakan Ibu Kota Negara nantinya.
“Jadi dalam kebijakan IKN itu kami tanda kutip tidak dilibatkan yang kemudian terus kita suarakan sehingga salah satunya masyarakat Kaltim menjadi deputi, yakni Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin,” kata Nidya Listyono.
Nidya Listyono juga menyatakan pada saat ini Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur akan berusaha untuk selalu menyuarakan kepentingan warga lokal agar nantinya kepemerintahan Ibu Kota Negara, ada porsi yang diisi oleh perwakilan masyarakat yang memang berasal dari Provinsi Kaltim. Nidya ikut menegaskan pada saat ini keterlibatan masyarakat Kalimantan Timur merupakan sebuah perwujudan atas penghargaan kepada masyarakat di provinsi Kaltim.
“Jadi kami terus berkomunikasi dengan beliau, Bapak Alimuddin. Kita sedang berproses bagaimana Kaltim bisa ikut terlibat secara aktif, terutama dalam hal pemerintahannya,” jelas Nidya Listyono yang akrab dipanggil Tio.
Lebih jauh, Nidya Listyono menyatakan bahwa pada saat ini masyarakat lokal yang berada di Provinsi Kaltim tidak hanya sebatas ingin dilibatkan saja tapi juga berkontribusi aktif. Pihak Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltim mengaku dirinya telah menyiapkan beberapa hal yang dapat memperlancar proses tersebut. Salah satu bentuk persiapan yang sudah dilakukan adalah menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) bersamaan dengan pelaksanaan program sertifikasi.
“Investasi kita juga buka, sebagai daerah penyangga. Kemudian pembangunan smelter, itukan di sekitar IKN pasti berdampak bagi kehidupan bersosial,” ujar Nidya Listyono
Investasi dan Pemanfaatan Ibu Kota Negara Secara Bijak
Sebagai bagian dari anggota legislatif dari Dapil (daerah pemilihan) Kota Samarinda, Nidya Listyono, kembali menegaskan saat ini pihak DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan juga Presiden RI ingin ada upaya hilirisasi industri agar nantinya tidak ada pihak yang mengambil serta memanfaatkan sumber daya bahan baku yang dimiliki Benua Etam untuk memproduksinya lagi di luar provinsi Kaltim.
“Artinya, kalau anda mengambil bahan bakunya di Kaltim, produksinya di Kaltim dong supaya efek dominonya juga masyarakat Kaltim terdampak. Masyarakat bisa bekerja, ekonomi tumbuh,” tegas Tio
Nidya Listyono turut menambahkan pada saat ini Pemerintah Pusat telah memilih lokasi yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) yang terletak di wilayah Provinsi Kaltim. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Nidya Listyono yakin bahwa masyarakat setempat dan juga masyarakat Kaltim harus segera dilibatkan pada proses pembentukan kebijakan untuk Ibu Kota Negara.
“Inikan pemerintah pusat sudah memilih lokasi IKN. Memang ini adalah wilayah otorita sendiri, tetapi jangan lupa bahwa suka tidak suka tanah IKN ini berdiri di tanah Kaltim,” tandas Nidya Listyono.
Sejatinya, bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi yang sebenarnya sudah seharusnya mau mendengar pendapat dan masukan yang datang dari berbagai komponen bangsa. Komponen – komponen bangsa tersebutlah yang akan mendukung kelangsungan sebuah bangsa. Maka, ada baiknya untuk menetapkan sebuah keputusan yang pastinya akan memberikan dampak serta manfaat lebih besar pada bangsa Indonesia kedepannya.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)