Samarinda, MEDIASAMARINDA.com – Kesulitan dalam pengelolaan kegiatan operasional kini telah dialami oleh Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Kesulitan tersebut merupakan akibat dari kekurangan jumlah personil yang bertugas sehingga pembagian tanggung jawab dan tugas menjadi sulit dan tidak terarah. Maka dari itu, BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan bantuan penambahan personil dan dukungan SDM dari BNPB.
Kesulitan Pusdalops BPBD Kalimantan Timur Dalam Menjalankan Tugas
Para petugas yang berada di lembaga pemerintah non-departemen dalam menanggulangi bencana, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur kini tengah menghadapi kendala yang mempersulit petugas dalam menangani bencana. Kesulitan tersebut dalam hal mengelola Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).
Kesulitan pengelolaan unit Pusdalops tersebut karena terkendala dengan adanya kekurangan jumlah personil. Padahal, Pusdalops mengemban banyak tugas yang tergolong kompleks.
Adapun tugas-tugas tersebut diantaranya adalah melakukan kegiatan pengkoordinasian, persiapan, pengelolaan data beserta analisa data, pengawasan terhadap adanya potensi ancaman bencana, mengorganisasikan berbagai sumberdaya, penyebaran informasi ke khalayak luas, melakukan kegiatan komunikasi kedaruratan, serta memberikan rekomendasi terhadap operasi penanganan kedaruratan bencana.
Tidak hanya berhenti sampai disitu, Pusdalops PB juga diwajibkan untuk mampu melakukan pengelolaan terhadap data dan informasi hingga kemudian disebarluaskan kepada para pemangku jabatan yang berwenang dan juga kepada para seluruh lapisan masyarakat setempat melalui media. Sesuai arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusdalops PB yang telah dibina juga harus patuh pada prinsip cepat, tepat, transparansi, akurat, akuntabel, kooperatif, dan koordinatif.
(Foto : Busam)
Di dalam kesempatan menghadiri kegiatan pertemuan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Kepala Pusdalops BNPB dan BPBD Provinsi Kalimantan Timur, yang diagendakan untuk memberi dukungan peningkatan ketangguhan bencana di kawasan Provinsi Kalimantan Timur, Analis Kebijakan Ahli Muda BPBD Provinsi Kalimantan Timur yakni Sugeng Priyanto, memberikan sejumlah keterangan yang berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi saat ini.
Dalam penjelasannya, Sugeng Priyanto menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan dan pelaksanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Kepala (PK) BNPB Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BNPB dan juga PK BNPB Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana.
Di dalam Peraturan Kepala BNPB tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa di dalam pengelolaan BPBD diperlukan sebanyak 16 posisi jabatan yang harus dicukupi oleh para pihak yang bertugas di dalam Pusdalops. Posisi jabatan tersebut mencakup pula jabatan sebagai manajer, penyelia, para operator, hingga kepada posisi administrasi.
Berbagai Kesulitan Pengelolaan Pusdalops BPBD Kalimantan Timur
Hal lain yang menjadi kendala dalam pengelolaan Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah penerapan peraturan terbaru tentang tenaga honorer atau tenaga bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pada awalnya berjumlah 20 orang kini mengerucut menjadi hanya 8 orang saja di dalam suatu instansi. Hal ini semakin mempersulit Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam membagi tugas dan tanggung jawab.
Dengan memberdayakan 8 orang tenaga non-PNS tersebut, Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan operasional dengan menerapkan sistem 3 shift, dengan masing-masing shift diisi oleh 2 personil, sementara 2 orang yang lain mendapatkan jatah off. Akan tetapi dengan begini, petugas sering kalang kabut kewalahan apabila terjadi peristiwa bencana yang harus mengirimkan petugas ke lapangan.
Belum lagi menangani Markas Operasi (Mako) Pusdalops yang menjadi pusat komunikasi informasi lapangan dengan menggunakan radio. Sehingga, akibat adanya kendala terkait kekurangan jumlah personil, maka masing-masing personil terpaksa dituntut harus mampu memegang peran di berbagai aspek, seperti tindakan evakuasi, penyelamatan, sampai dengan mengumpulkan informasi.
Di sisi lain, yang masih bisa disyukuri adalah BPBD Provinsi Kalimantan Timur masing sering menerima bala bantuan dan dukungan dari beberapa rekan relawan dalam mengumpulkan informasi, sedangkan dalam hal peralatan, BNPB selalu siap mencukupi kekurangan.
“Memang peralatan-peralatan yang ada, kita didukung BNPB itu sangat dari sisi peralatan. Demikian dari jenis peralatan, harus kita pelatihan lagi. Ada bekal pelatihan,” Sugeng Priyanto menjelaskan.
Menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, lantas Sugeng Priyanto mengharapkan peningkatan sumber daya manusia dan dukungan personil, mengingat penanganan bencana merupakan kepentingan bersama.
Meskipun begitu, Sugeng Priyanto berterima kasih atas bantuan yang diberikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rekan-rekan relawan, serta para rekan yang terdapat di tingkat kabupaten/kota yang bersedia menguatkan sinergi dalam bidang informasi maupun bagian penting lainnya. (ADV/HSP/BPBDKALTIM)
