SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.com – Disdikbud Kaltim menggelar kolaborasi bersama UPTD Pelatihan Koperasi dan UMKM yang terfokus pada peningkatan keterampilan terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang siap kerja. Kerjasama tersebut pun direalisasikan dengan pemberian pelatihan sesuai sarana dan prasarana pendukung yang ada di sekolah.
Disdikbud Kaltim Berupaya Cetak SDM Unggul
Dalam kerjasama antar dua lembaga ini, Kepada Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Surasa memaparkan bahwa program yang akan dilaksanakan itu terfokus pada peningkatan keterampilan siswa SMK lewat pendidikan vokasi. Selain itu, kolaborasi ini juga bertujuan sebagai sarana peningkatan ekonomi yang ada di Kalimantan Timur.
“Melalui kerja sama ini diharapkan lulusan pendidikan akan memiliki peluang lebih besar dalam memanfaatkan keterampilan mereka untuk mendukung perkembangan ekonomi Kaltim,” terangnya.
Surasa membeberkan bahwa terdapat dua sekolah yang telah ditarget sebagai sasaran revitalisasi pendidikan yaitu SMKN 2 Tenggarong dan SMKN 3 Samarinda. Bukan tanpa alasan, kedua sekolah ini disebut memiliki minat jurusan yang sesuai di bidang pariwisata dan kriya.
“Salah satunya yang di pilih berada di SMKN 2 Tenggarong karena disana ada kriyanya serta ada jurusan keramiknya sedangkan untuk SMKN 3 Samarinda karena ada jurusan tata busana yang bisa dilakukan kerjasama dengan UPTD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Surasa menegaskan bahwa bukan hanya dua sekolah itu saja yang akan dijadikan target kerjasama. Melainkan, seluruh sekolah vokasi sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki di tiap sekolah.
“UPTD Pelatihan Koperasi sangat sesuai dengan beberapa SMK tertentu yang ada di Kalimantan Timur, tertutama seperti asrama juga ini sangat sport untuk jurusan perhotelan,” ungkap Surasa.
Selain terfokus pada peningkatan keterampilan siswa SMK, Surasa menambahkan bahwa program tersebut sebagai langkah awal dalam melaksanakan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Revitalisasi pendidikan merupakan suatu cara dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah dengan menjalin kerjasama bersama pihak tertentu agar fasilitas tersebut dapat terus ditingkatkan dan diperbaharui. Adapun penerapannya dalam pendidikan vokasi yaitu dengan mencetak tenaga kerja yang memiliki mutu dan keterampilan untuk bersaing di dunia kerja.
Kerjasama UPTD Pelatihan Koperasi Kaltim
Selama ini, pihak UPTD Pelatihan Koperasi dan UMKM Kaltim telah menjalin kerjasama dengan Disdikbud Kaltim dalam pemberian pendidikan non-formal. Hal tersebut pun sudah dikonfirmasi oleh Plt. Kepala Dinas Prindagkop dan UKM Kaltim, Heni Purwaningsih, yang mana kerjasama tersebut diwujudkan dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) .
“Jadi kita ini ada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) non formal nah itu kan termasuk di dalam binaan Disdik. Kemudian juga ada beberapa SMK yang sering melakukan magang di Workshop kami juga,” ujarnya.
Selain itu, Heni juga menyampaikan beberapa pelatihan yang tersedia di UPTD Pelatihan Koperasi Kaltim, diantaranya Workshop pelatihan kayu, rotan, dan kemasan. Bukan hanya itu, workshop pelatihan juga tersedia di bidang cipta kuliner dengan sasaran penyandang disabilitas, anak putus sekolah, dan masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan sebagai persiapan menuju dunia kerja.
“Kita juga akan ada beberapa jenis pelatihan yang di berikan serta ada berbagai macam sasaran juga seperti anak disabilitas, anak yang putus sekolah serta kita juga akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi guna untuk perkembangan desain. Tentunya nanti dengan sekolah-sekolah juga ada,” tutupnya.
Sebagai informasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelatihan dan Koperasi merupakan lembaga yang bertugas memberikan pelayanan teknis ataupun operasional dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik di bidang pendidikan, pelatihan, koperasi, maupun usaha kecil dan menengah.
Sesuai dengan pengertiannya, lembaga ini tentu memiliki fungsi yang sangat erat dalam penyerapan tenaga kerja yang tersedia di daerah terhadap perusahaan swasta ataupun pembekalan dan pendampingan terhadap usaha mandiri.
