Kutai Kartanegara, MEDIASAMARINDA.com – Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dalam bentuk insentif fiskal untuk yang keempat kalinya. Pemberian insentif fiskal ini diserahkan dalam Rapat Koordinasi tingkat nasional yang digelar secara virtual pada hari Senin, 06 November 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat Koordinasi ini juga membahas tentang langkah konkret pengendalian laju inflasi di setiap daerah tahun 2023.
Insentif Fiskal Sebagai Penghargaan Pengendalian Laju Inflasi
Akhmad Taufik Hidayat yang menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bersama dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 beberapa hari lalu menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi tingkat nasional di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara.
Pertemuan dalam acara Rapat Koordinasi tingkat nasional yang digelar secara virtual ini diadakan bersama dengan Kemendagri dan dikomandoi oleh Tito Karnavian yang memangku jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pertemuan virtual Rapat Koordinasi ini ternyata juga dihadiri oleh Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia. Adapun agenda dari diadakannya Rapat Koordinasi secara virtual bersama pemerintah pusat dan para pemerintah daerah ini guna mendiskusikan upaya-upaya konkret yang telah dilakukan daerah untuk menekan laju inflasi di tahun 2023.
Akhmad Taufik, yang merupakan Asisten I Kutai Kartanegara menyampaikan beberapa informasi kepada beberapa pewarta terkait tentang pemberian penghargaan yang telah diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam momen pertemuan virtual kegiatan Rapat Koordinasi tingkat nasional itu. Ternyata, pemerintah pusat melalui Mendagri Tito Carnavia memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan berupa insentif fiskal terhadap berbagai upaya yang telah dijalankan pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi. Dimana insentif fiskal tersebut diserahkan kepada beberapa pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota yang diyakini sudah sukses meraih target tingkat laju inflasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Adapun yang dimaksud dengan laju inflasi adalah tingkat persentase kenaikan harga barang dari periode satu ke periode lainnya. Laju inflasi ini ditentukan dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk dapat mengetahui perubahan harga dari suatu barang atau jasa. Dimana perubahan yang terjadi pada harga barang atau jasa tersebut dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dikarenakan rendahnya nilai mata uang yang tidak seimbang dengan naiknya harga barang yang menungkik tajam.
Akhmad Taufik lantas membagikan kabar gembira dan membanggakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sudah tiga kali berhasil terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal. Dan dalam kesempatan pertemuan virtual bersama Kemendagri kali ini, lagi-lagi Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil terpilih kembali sebagai penerima dana insentif fiskal dengan besaran nominal sebanyak Rp 11,6 miliar.
“Tadi sudah kita saksikan bapak bupati menerima langsung dari Mendagri, itu bukti komitmen Kukar sangat tinggi dalam pengendalian inflasi,” ujar Akhmad.
Kabupaten Kutai Kartanegara Berkomitmen Dalam Menekan Laju inflasi
Secara resmi, Bupati Kutai Kartanegara, yakni Edi Damansyah telah menerima dana insentif fiskal sebagai prosesi simbolis atas pencapaian Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhasil menekan laju inflasi di daerahnya. Dimana proses penerimaan dana insentif fiskal ini merupakan sebagai bentuk pengakuan dari berbagai macam upaya yang telah diluncurkan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan laju inflasi di wilayah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Akhmad Taufik mengungkapkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memang sudah dari dulu telah memupuk tekad dan komitmen tinggi dan sangat kuat dalam menjalankan beberapa program yang diluncurkan sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani, mengendalikan serta menekan laju inflasi di wilayah daerah yang memiliki motto Bena Benua Etam yang memiliki arti Peduli Daerah Kita.
Melanjutkan perbincangan, Akhmad Taufik menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk menekan laju inflasi, diwujudkan dengan melakukan kegiatan operasi pasar dan melakukan upaya untuk menekan angka stunting. Dimana hasilnya adalah besaran tingkat inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional. Hal ini berarti usaha yang dilakukan selama ini sudah mencapai kesuksesan.
Di akhir sesi perbincangan, Akhmad Taufik berharap besaran nominal anggaran yang telah dikantongi saat ini dan dengan pengajuan izin menggunakan dana untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), kedepannya akan membantu memaksimalkan pengendalian laju inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasalnya, dana insentif fiskal ini bukan hanya dianggap sebagai prestasi, namun juga sebagai motivasi dan dorongan semangat untuk terus mengupayakan pengendalian laju inflasi. Dengan harapan, hal ini akan memberi manfaat besar dalam perekonomian daerah khususnya masyarakat.
“Kami berharap agar seluruh OPD bersama-sama mengawal program-program kegiatan yang sudah tersusun, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi ini,” pungkas Akhmad Taufik.
