SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.com – Masa jabatan Gubernur Isran dan Wakil Gubernur (Wagub) Hadi Mulyadi memasuki periode terakhir. Usai memimpin Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama lima tahun sejak 2018 sampai 2023, orang nomor satu di Kaltim ini akan segera mengakhiri tugasnya pada 30 September 2023 mendatang. Selaras dengan hal tersebut, berbagai program pun mulai dipertanyakan kelanjutannya.
Pemprov Kaltim Sahkan RPD Jelang Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Isran
Menindaklanjuti kabar berakhirnya masa jabatan Gubernur Isran dan Wagub Hadi, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Bappeda Kaltim, Mispoyo menanggapi pertanyaan terkait kelanjutan program yang telah diterapkan oleh keduanya. Ia menyebut, bahwa program yang telah berlangsung akan terus dilanjutkan oleh pemimpin Kaltim berikutnya.
Keputusan ini diambil bukan tanpa sebab. Pasalnya, beragam program pembangunan usulan Gubernur Isran dan Wagub Hadi dinilai memberikan dampak yang signifikan khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, keberlanjutan program-program tersebut juga telah disusun dan disahkan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
Mispoyo menegaskan bahwa RDP tersebut akan berlaku selama tiga tahun ke depan, mulai dari tahun 2024, 2025, dan 2026. Sehingga, dirinya memastikan tidak akan ada perubahan kebijakan terkait program-program yang telah disepakati.
“RPD itu sudah disahkan tahun ini dan akan tetap dilaksanakan sampai tahun-tahun yang akan datang,” ungkap Mispoyo, Senin (18/9/2023).
Selain mengesahkan RPD, Mispoyo juga membeberkan bahwa pihaknya telah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang juga akan berlaku selama tiga tahun ke depan, sejalan dengan masa berlakunya RPD terbaru.
“Sehingga saya rasa tidak ada masalah, program-program dari Pak Isran dan Pak Hadi akan tetap dilanjutkan,” sambung Mispoyo.
Melalui pengesahan kedua rancangan tersebut, Mispoyo menyebut ada dua program prioritas yang tetap dilanjutkan setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur Isran dan Wagub Hadi. Diantaranya program pendidikan dan program kesehatan.
Pada program prioritas di sektor pendidikan, Muspoyo mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan fokus terhadap layanan sekolah gratis mulai SD hingga SMA/SMK Sederajat serta program Beasiswa Kaltim. Tercatat selama masa jabatan Gubernur Isran, Pemprov Kaltim telah mengucurkan dana senilai Rp 1,26 triliun sebagai dana bantuan pendidikan.
“Program prioritasnya ada beasiswa tiap tahun. Tahun ini digelontorkan hampir Rp 524 miliar dengan total yang sudah digelontorkan. Sampai saat ini sebesar Rp 1,26 triliun,” ungkap Mispoyo.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga berencana melakukan penambahan ruang kelas dan ruang praktik siswa guna mendukung kegiatan di sekolah serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan cara tersebut, pihaknya berharap dapat memberikan akses seluas-luasnya bagi generasi muda Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, Mispoyo menyebut bahwa Pemprov Kaltim juga menyoroti terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa Pemprov Kaltim tetap memberikan gaji yang layak bagi para guru, termasuk honorer.
“Dalam hal menyejahterakan guru, insyaallah yang guru-guru honorer tetap dilanjutkan dan tetap mendapat gaji yang layak. Insyaallah jadi Rp 4,7 juta sebulan,” ujar Mispoyo lagi.
Selain itu, Mispoyo turut menginformasikan akan adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru. Dengan penambahan formasi sebanyak 2.419 orang, pihaknya optimis dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Kaltim.
“Sehingga tenaga kontrak yang sebelumnya kurang lebih 2 ribu itu sudah terangkat dan disusul yang sekarang 2.419 itu juga akan terangkat. Itu contoh-contoh untuk di dunia pendidikan,” tandasnya.
Program Kesehatan dan Pembangunan Desa Terus Berlanjut
Disamping memertahankan rangkaian program di sektor pendidikan, Pemprov Kaltim juga berkomitmen dalam melanjutkan program milik Isran Noor dan Hadi Mulyadi di sektor kesehatan maupun pembangunan desa. Hal ini dilakukan, lantaran keduanya menjadi aspek yang cukup krusial dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan di Kaltim.
Ada beberapa upaya yang tetap dilakukan oleh Pemprov Kaltim dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Kedua, pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke daerah pelosok. Dan ketiga, program penuntasan kasus stunting maupun gizi buruk.
Di samping itu, terdapat pula sejumlah program yang akan dilakukan Pemprov Kaltim dalam meningkatkan pembangunan desa, khususnya di daerah terpencil. Diantaranya yaitu penggunaan dana desa untuk perbaikan jalan desa, pelestarian lingkungan, dan pengurangan emisi gas karbon dioksida.
“Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menjaga dan memajukan provinsi ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan kelanjutan pembangunan yang telah dimulai,” pungkasnya.
