KALIMANTAN TIMUR, JURNALKALTIM.COM – Mobilitas penduduk menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan saat terlaksananya Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), di beberapa lokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Faktor ini mendapatkan sorotan dari Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur, Muhammad Abduh.
Mobilitas Penduduk Menjadi Faktor yang Meresahkan Abduh
Kota Balikpapan dan Kota Bontang merupakan kota yang terkenal sebagai Kota Industri di Provinsi Kalimantan Timur. Kedua kota tersebut memiliki kawasan industri yang cukup luas, sebagai tempat pusat kegiatan perindustrian yang dilengkapi oleh berbagai sarana prasarana, serta fasilitas pendukung lainnya.
Muhammad Abduh menyampaikan bahwa pihaknya telah memainkan peran strategis dari Balai Pelatihan tenaga Kerja Industrial (BLKI) dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dalam mengupayakan hal tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota setempat dalam menjalankan job fair. Pelaksanaan kegiatan tersebut diserahkan kepada pemerintah setempat.
Meskipun kedua kota tersebut, Balikpapan dan Bontang, memiliki Balai Pelatihan tenaga Kerja Industrial yang telah diakui hasilnya oleh penyedia jasa. Sayangnya, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kedua wilayah tersebut berada di posisi tertinggi. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian Abduh, terlebih lagi keduannya merupakan kota industri.
Abduh menekankan bahwa angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut, perlu dilihat sebagai sebagai sampel hubungan antara tingginya lalu lintas penduduk (mobilitas penduduk) dan penempatan tenaga kerja.
Menurutnya, perbandingan jumlah peningkatan penduduk dan jumlah penempatan tenaga kerja, mengalami selisih yang cukup besar akibat dari mobilitas penduduk. Sehingga. angka jumlah peningkatan penduduk lebih besar dibanding dengan jumlah penempatan tenaga kerja yang tersedia di daerah tersebut.
Oleh karena itu, di daerah industri seperti Balikpapan dan Bontang, memiliki kemungkinan besar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung lebih tinggi akibat dari tingginya mobilitas penduduk di wilayah tersebut.
Hal ini menyebabkan hasil survei menjadi representatif terhadap kondisi sebenarnya, karena bukan hanya penduduk asli saja, namun juga termasuk penduduk pendatang yang sedang mencari pekerjaan di wilayah tersebut.
“Jadi sangat berdampak, padahal bisa saja bukan penduduk asli namun karena kota industri jadi hilir mudik penduduknya juga tinggi,” jelas Abduh.
Pendapat Ani Mufidah Terkait Hasil Survei BPS dan Angka TPT
Ani Mufidah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan, turut buka suara terkait hal ini. Ia menegaskan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terkait angka Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayahnya, sebenarnya merupakan sampel.
Ia menambahkan bahwa survei tersebut hanya melibatkan para calon pekerja yang sedang mencari pekerjaan, bukan hanya penduduk asli Kota Balikpapan. Situasi tersebut menjadi semakin rumit, karena kota Balikpapan merupakan salah satu jalur lintas dari beberapa Kabupaten dan Kota di sekitarnya.
“Belum tentu itu orang Balikpapan, jika pencari kerja yang mendaftar memakai kartu kuning 95 persennya penduduk asli,” jelas Ani.
Melalui informasi yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Disnakertrans, dan Ani Mufidah, Kepala Disnaker Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa perlunya pemahaman konteks dan demografi setiap daerah. Hal tersebut menjadi kunci dalam menilai tingkat pengangguran di daerah tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui Balai Pelatihan tenaga Kerja Industrial. Melalui fasilitas yang disediakan tersebut, harapannya penyerapan tenaga kerja dapat lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan riil industri di wilayah tersebut.
Dengan demikian, kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dapat diminimalisir, dan kedepannya dapat memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga bertujuan untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur.
(DisnakertransKaltim)
