Samarinda – Nidya Listiono, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menekankan pentingnya penyampaian secara terbuka dan transparan seluruh anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada masyarakat. Tio, panggilan akrabnya, menyatakan bahwa anggaran pembangunan IKN harus memenuhi standar akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau mau transparan, semua harus transparan. Hari ini kan semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan juga,” ucapnya.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Tio berharap agar Badan Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan pemerintah pusat dapat bekerja sama untuk membangun IKN secara efektif.
“Jika informasi mengenai IKN bisa disampaikan secara terbuka, maka masyarakat juga bisa mengaksesnya. Supaya masyarakat terinformasi dengan baik,” tambah Tio.
Sebagai seorang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda, Tio juga menyoroti perlunya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim dan keberlanjutan penyerapan SDM di IKN. Dia menyatakan bahwa melibatkan masyarakat lokal dalam kontribusinya akan menjadi hal yang ideal, mengingat lokasi IKN yang berada di Kaltim.
“Sebab melihat dari lokasi IKN yang berada di Kaltim, maka idealnya juga dapat melibatkan masyarakat lokal untuk memberikan kontribusinya,” jelas Tio.
“Kita juga akan menyiapkan SDM kita dan SDM kita juga harus terserap dengan baik. Ini pesan juga untuk semua masyarakat Kaltim,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Tio menegaskan pentingnya publikasi izin usaha atau investasi yang masuk ke IKN atau daerah penyangga.
“Karena izin usaha tersebut memang ada yang langsung diarahkan ke pusat, sedangkan di daerah, biasanya melalui Online Single Submission (OSS),” katanya.
“Semuanya kan hari ini by system ya. Apakah nanti ada yang di Badan Otorita atau pusat, nanti kita lihat. Semua kan bisa dilihat (by system), mana-mana saja yang kemudian lagi berproses,” pungkas Tio.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)
