Kalimantan Timur, mediasamarinda.com – Pelaksanaan Pusdalops PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) Kalimantan Timur terus ditingkatkan di berbagai daerah. Sehingga, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kaltim mengadakan rapat agar ada sinergi berbagai pihak demi menangani bencana di masa depan.
BPBD Adakan Rapat Untuk Memaksimalkan Pelaksanaan Pusdalops PB
Pelaksanaan Pusdalops PB sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan Kepala BNPB No.15 Tahun 2012 dimana tugas dan fungsinya untuk mengadakan kegiatan sebelum bencananya terjadi mulai dari mengumpulkan hingga menyajikan data yang sudah ada.
Dengan demikian pelaksanaan Pusdalops PB tetap berada di bawah naungan BPBD setempat dan fokus utamanya lebih banyak pada penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi dalam menanggulangi adanya bencana baik yang ada di kota atau kabupaten di seluruh provinsi termasuk di Kalimantan Timur.
Untuk memaksimalkan peranannya, Kepala Pusat Pusdalops BNPB Kalimantan Timur, Bambang Surya Putra melakukan berbagai upaya terkait penanganan bencana dan salah satunya melaksanakan Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP). Upaya pelaksanaan proyek dari Pusda
lops BPBD Kalimantan Timur itu meliputi berbagai hal seperti pengembangan sistem informasi, Informasi dan Komunikasi (TIK), upaya perbaikan sarpras (sarana dan prasarana) Pusdalops dan melakukan penyusunan profil Pusdalops PB.
Ia mengatakan jika dalam pelaksanaan Pusdalops PB, BPBD Kaltim perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memahami secara penuh Standar Operasional Prosedur (SOP) saat ada di lapangan. Dengan cara itu maka semua kebutuhan dari Pusdalops mampu mendukung adanya program penanggulangan bencana. Ungkapan itu, Bambang sampaikan ketika dirinya sedang melakukan Rapat Pusdalops PB BPBD Provinsi Kaltim
“Provinsi Kaltim merupakan kunjungan pertama kami berkaitan dengan peningkatan kapasitas Pusdalops dan Provinsi Kaltim juga bagian dari IKN sehingga perlunya peningkatan peralatan dan SDM,” ujar Bambang
Upaya pelaksanaan Pusdalops PB yang dilakukan oleh Bambang bertujuan untuk memperkuat, menyiapkan sekaligus kesiapsiagaan semua elemen pemerintah daerah dan pusat ketika ada berbagai bencana di Kalimantan Timur di masa mendatang.
Selain itu, adanya rapat juga untuk memberikan pemahaman terkait empat kuadran Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana (Sisper Dimana), yakni meningkatkan pengetahuan risiko bencana alam, memantau sekaligus memberikan peringatan dini yang lebih baik, kapasitas manajemen bencana selalu ditingkatkan, dan upaya peringatan dininya dilakukan secara akurat, tepat waktu dan inklusif.
Menurut Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur yang diwakilkan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rudy Syafriadi memberikan sambutan yang begitu baik dan mensupport setiap kegiatan yang dilakukan
“Untuk mengembangkan SDM yang berada daerah, apalagi kami Provinsi Kalimantan Timur berada di lingkup IKN, ini akan menjadi sebuah tantangan baru dan kami wajib memperbarui ilmu dalam menanggulangi bencana,” tutur Rudy Syafriadi.
Dalam pelaksanaan Pusdalops PB, BPBD Kaltim juga selalu berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa tim konsultan survey Pusdalops BNPB seperti PT Perentjana Djaja dan PT Arkonin Engineering Manggala Pratama (Tenaga Ahli Surveyor)
Upaya Penanggulangan Bencana Saat Kondisi Tanggap Darurat
Dalam kondisi tanggap itu maka Pelaksanaan Pusdalops PB meliputi pengkajian akan bencana yang sudah terjadi lalu dilakukan penetapan status dari bencana apa siaga atau darurat. Setelah ada korban di bencana alam maka dilakukan proses penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, air bersih, pelayanan kesehatan dan yang lainnya.
Semua itu memang harus dilakukan dengan manajemen bencana yang tepat khususnya ketika pasca bencana. Pada tahap ini prosesnya dimulai dari pemulihan kondisi masyarakat mulai dari memfungsikan lembaga dan sarpras.
Ketika pemulihan selesai dilanjutkan dengan rehabilitasi semua layanan publik dan normalisasi semua aspek pemerintahan di masyarakat. Terakhir, merencanakan dan melakukan proses pembangunan di semua sarana prasarana di lingkungan masyarakat dan pemerintah mulai dari sosial budaya, ekonomi dan yang lainnya. (ADV/HSP/BPBDKALTIM)