SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.com – Rendahnya kualitas sumber daya manusia mendorong diusungnya pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim. Rencananya hingga tahun 2023 berakhir akan ada sekitar 80 persen tenaga kesehatan yang tersertifikasi, dimana secara keseluruhan semuanya berjumlah 22 orang.
Tingkatkan Kualitas Pegawai
Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten saat ini tengah menjadi fokus Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, hingga kini hanya ada sekitar 2 persen tenaga kesehatan yang mampu tersertifikasi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dr Jaya Mualimin mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berbanding lurus dengan kualitas kinerjanya. Sehingga, upaya tersebut akan terus dilakukannya mengingat tingginya kebutuhan terhadap tenaga medis yang kompeten di bidangnya.
Melaporkan di sepanjang tahun 2023 terkait jumlah tenaga kesehatan yang hanya mencapai dua perse, Jaya Mualimin menyebut bahwa pihaknya telah menggelar pelatihan bersertifikat untuk 22 orang.
Dilanjutkan olehnya, bahwa salah satu pegawai yang masuk diantara 22 orang itu diikuti pula oleh Kepala Bidang melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Kantor Pelayanan Pajak. Dimana, hasil pelatihan mengungkapkan bahwa sebanyak 60 persen SDM yang ada sudah tersertifikasi.
“Kompetensi dari SDM, kita lihat tahun ini kompetensi SDM kita itu tidak lebih dari dua persen, kemarin kita sudah lakukan dengan biro barang dan jasa dan KPP untuk pelatihan dan ujian sertifikat dan barang dan jasa, alhamdulillah 60 persen sudah tersertifikasi,” ungkap Jaya Mualimin.
Sebagaimana disampaikan olehnya, bahwa pelatihan bersertifikat yang baru saja digelarnya akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terutama pada peningkatan kinerja para pegawai.
“Ada 22 termasuk kepala bidang, ini akan meningkatkan kinerja mereka,” lanjutnya dalam kegiatan pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim.
Pelatihan Bersertifikat Dinkes Kaltim Maksimalkan Penggunaan APBD
Pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim yang baru saja digelar menjadi langkah konkret untuk mewujudkan keanggotaan yang kompeten dan berkualitas. Dari data yang dilaporkan selama tahun 2023 ini memang hanya ada 2 persen jumlah pegawai tersertifikasi.
Meskipun demikian Kepala Dinas Kesehatan Jaya Mualimin mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah memasukkan 22 orang lagi untuk diikutkan pelatihan serupa.
Tujuannya pun, tak lain karena menginginkan keterlibatan sumber daya tenaga kesehatan yang terjamin di bidangnya. Sehingga dipastikan bahwa hal tersebut akan meningkatkan kualitas kinerja sekaligus mencetak tenaga kesehatan yang berpengalaman.
Selain itu, Jaya Mualimin rupanya kembali mengungkapkan bahwa pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim menjadi bentuk perwujudan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan secara optimal sebagaimana imbauan dari Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik.
Akmal Malik menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dinilai belum maksimal dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Sehingga, kritikan tersebut menjadi cambuk bagi jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengelola pagu anggaran yang telah disediakan dengan lebih baik.
Perlu diketahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur itu mentarget adanya kenaikan persentase terkait tenaga kesehatan yang bersertifikat. Ia menegaskan bahwa hingga akhir tahun 2023 nanti, akan ada 80 persen tenaga kesehatan yang berhasil tersertifikasi melalui pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim.
Di lain kesempatan Jaya Mualimin selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur rupanya juga telah menggelar pelatihan yang serupa bagi tenaga kesehatan untuk mengatasi kasus stunting dan maraknya angka kematian ibu dan bayi.
“AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan hasil survei penduduk antara sensus (SUPASl) 2015, AKI di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, Jumat.
Diinformasikan, bahwa maraknya kasus stunting yang belum bisa diatasi hingga sekarang menjadi “PR” memprihatinkan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Sementara terkait tingginya kasus kematian ibu dan bayi cenderung diakibatkan oleh wanita pasca kehamilan, kehamilan, persalinan hingga nifas.
“Untuk itu, kami mengadakan pelatihan PKMN yang komprehensif dan tepat sasaran bagi tenaga kesehatan di Fasyankes primer dari Kabupaten Berau,” ujarnya.
(ADV/DINKESKALTIM/GSM)
