Kalimantan Timur, Mediasamarinda.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Kaltim, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, telah mengambil inisiatif untuk mengajak Dinas Kesehatan setempat bergerak cepat dalam akreditasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh wilayah Benua Etam. Gerakan strategis ini diharapkan akan memajukan kualitas layanan medis yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Pelayanan Kesehatan Kaltim Setelah Pandemi: DPRD Fokus pada Akreditasi dan Distribusi Tenaga Medis
Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah kebutuhan dasar setiap masyarakat, dan inilah yang dijadikan fokus oleh Ibu Puji. Menurutnya, akreditasi bukan hanya sekedar label, melainkan bukti bahwa setiap rumah sakit dan puskesmas memiliki alat yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih dengan baik. “Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi, sehingga di dalam pelayanannya tidak hanya tersedia alat-alat yang cukup, tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni, percuma punya alat canggih tapi tidak digunakan, karena tidak ada SDM nya,” tutur Puji.
Mengakui peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai lini pertama dalam pelayanan kesehatan Kaltim, Puji menekankan betapa pentingnya akreditasi untuk meningkatkan pelayanan di fasilitas ini. Dengan akreditasi, diharapkan bisa mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit dan meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat grassroot.
Tidak hanya infrastruktur, penyebaran tenaga medis, terutama dokter spesialis di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga menjadi sorotan khusus. Menurut Ibu Puji, insentif yang menarik dan fasilitas yang memadai merupakan faktor penting untuk mendorong dokter spesialis berpraktek di daerah-daerah tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menurut pernyataan Puji, telah memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan sektor kesehatan. Namun, penggunaannya harus direncanakan dengan matang, termasuk peningkatan infrastruktur, penyediaan tenaga medis yang memadai, serta pemberian penghargaan yang sesuai untuk tenaga ahli.
Isu yang tak kalah penting adalah tentang layanan BPJS Kesehatan yang mendapat banyak keluhan pasca pandemi COVID-19. Menanggapi hal ini, Komisi IV DPRD Kaltim berencana untuk mengkaji ulang sistem pelayanan BPJS Kesehatan setelah bulan Januari, sebagai tindak lanjut atas masukan dari warga.
Inisiatif dari Komisi IV DPRD Kaltim ini diharapkan dapat memastikan tidak ada lagi keluhan terkait aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Kaltim. Dengan peningkatan akreditasi dan kualitas SDM medis, standar pelayanan kesehatan Kaltim diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komisi IV DPRD Kaltim dan Dinas Kesehatan setempat terus berkolaborasi untuk membawa perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan Kaltim.
Inovasi Pelayanan Kesehatan Kaltim: Program Bergerak dan Keluarga Sehat untuk Wilayah 3T
Dalam upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan Kaltim, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini menargetkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan fokus pada wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengungkapkan komitmennya untuk mengangkat standar kesehatan di daerah-daerah yang paling membutuhkan.
Sebagai bagian dari strategi mereka, Dinas Kesehatan Kaltim telah meluncurkan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB), yang akan diselenggarakan melalui 150 kegiatan di wilayah Kaltim hingga tahun 2024. PKB dirancang sebagai solusi inovatif yang mendatangkan layanan kesehatan langsung ke hadapan masyarakat di daerah sulit terjangkau, dengan membawa tenaga kesehatan profesional dan peralatan medis yang lengkap.
Dinas Kesehatan Kaltim juga memperkenalkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Program ini dirancang untuk mengangkat status kesehatan keluarga melalui intervensi lintas sektoral dan mengundang partisipasi aktif masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang berawal dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga.
Lebih jauh, peningkatan fungsi FKTP di Kaltim menjadi prioritas lain yang tengah digenjot. Salah satu indikator keberhasilannya adalah menekan rasio rujukan non spesialistik hingga di bawah dua persen, menunjukkan bahwa pelayanan dasar kesehatan yang efektif dan efisien adalah hal yang bisa dicapai.
Langkah Dinas Kesehatan Kaltim ini berjalan seiring dengan dorongan dari Komisi IV DPRD Kaltim yang sebelumnya telah menyerukan peningkatan akreditasi dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah ini. Dengan sinergi antara program peningkatan akreditasi dan inisiatif PKB serta PIS-PK, diharapkan akan terwujud standar pelayanan kesehatan yang merata bagi setiap warga Kaltim.
Dengan inisiatif-inisiatif yang saling mendukung antara legislatif dan eksekutif di bidang kesehatan, visi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan Kaltim yang tidak hanya terjangkau namun juga berkualitas tinggi kian dekat dengan realita. Pelayanan yang menyeluruh dan merata ini diharapkan menjadi kekuatan baru bagi Kaltim dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)
