Kalimantan Timur, MediaSamarinda.com – Edi Damansyah dan Rendi Solihin selaku Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di Kabupaten Kukar sebagai inovasi terbaru kepemimpinan keduanya. Perlu diketahui, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kabupaten pertama di Provinsi Kaltim yang meluncurkan inovasi terbaru berupa Mal Pelayanan Publik.
Pengadaan Mal Pelayanan Publik Untuk Optimalisasi Pelayanan Masyarakat
Edi Damansyah & Rendi Solihin menyebutkan peluncuran MPP adalah terobosan terbaru supaya kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat. Baru saja Rendi Solihin sebagai Wakil Bupati Kukar meninjau langsung ke lokasi Mal Pelayanan Publik demi memastikan seluruh fungsi pelayanan publik dilakukan dengan maksimal dan sesuai prosedur & peraturan yang berlaku.
Tidak hanya sekedar melakukan peninjauan, Rendi Solihin datang untuk melakukan pengurusan paspor, agar dapat memahami langsung kualitas pelayanan yang ditawarkan MPP Kutai Kartanegara sekaligus meninjau berbagai hal yang bisa ditingkatkan lagi kedepannya. Terkait kualitas pelayanan yang ada pada saat ini, Rendi menilai para staf Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kukar telah melakukan tugas mereka dengan sangat baik.
“Kita upayakan dapat terpenuhi tahun ini” kata Rendi Solihin. “Saat ini pelayanan yang ada sudah sangat baik,” sambung Rendi lagi.
Untuk memaksimalkan seluruh potensi pelayanan, Rendi menyadari perlu dilakukan penambahan sumber daya tenaga kerja di unit MPP Kukar. Rendi mengatakan pihaknya telah menyarankan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kukar untuk segera membuka rekrutmen untuk anak – anak muda Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya sesuai dengan kebutuhan agar pengisian sumber daya sesuai dengan keadaan saat ini.
“agar pelayanan ini lebih maksimal, baik itu satpam, juru parkir dan lainnya,” jelas Rendi.
Tidak hanya datang meninjau, Rendi juga berdialog langsung ke masyarakat dalam kunjungannya kali ini. Ia bersyukur masyarakat Kutai Kartanegara memberikan respon positif kepada kualitas pelayanan yang diberikan MPP. Kepuasan masyarakat menjadi indikator terpenting dari keberhasilan MPP sebagai program pelayanan publik. Kedepannya, penambahan pegawai akan dimaksimalkan bersamaan dengan penambahan kelengkapan fasilitas yang ada di MPP Kukar seperti pengadaan unit kantin atau penambahan booth. Rendi menyatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan serta peningkatan kualitas layanan sambil melihat respons & kebutuhan masyarakat Kukar sebagai pengguna MPP.
MPP Kukar saat ini berlokasi di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya, kegiatan peresmian MPP dilakukan secara langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar, Sunggono akhir tahun 2022 kemarin.
Fungsi dan Tujuan Pengadaan Mal Pelayanan Publik
Pengadaan dari Mal Pelayanan Publik diprakarsai Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk menyelesaikan masalah alur perizinan layanan pemerintah yang dinilai berbelit oleh masyarakat luas. Pengadaan MPP merupakan jawaban terbaik yang terdiri dari sistem terintegrasi yang menstimulus adanya kolaborasi sinergi positif dari instansi – instansi pemerintah sehingga menciptakan pelayanan cepat & maksimal.
Kondisi MPP Kutai Kartanegara pun semaksimal mungkin dibuat nyaman untuk para warga yang datang mengurus perizinan. Fasilitas kenyamanan berupa charging station hingga penambahan fasilitas tempat sampah dilakukan demi positifnya pengalaman warga saat berkunjung. Warga yang datang ke MPP Kukar bisa mengajukan pengaduan langsung dari Website MPP Kabupaten Kutai Kartanegara pada laman mpp.kukarkab.go.id.
Integrasi penyedia layanan yang bersinergi positif dapat dimulai dari penyederhanaan sistem birokrasi pelayanan. Hal ini dapat menghemat biaya, waktu dan tentunya memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan administrasi terbaik. Kedepannya, inovasi pengadaan MPP mampu memecahkan kompleksnya perizinan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien.
