KUTAI KARTANEGARA, Mediasamarinda.com – Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan umum di Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di seluruh wilayah Kabupaten tersebut.
Pemasangan 2.450 Unit LPJU Kukar: Langkah Konkret Pemkab Kukar Demi Kenyamanan Warga
Seiring dengan tahun 2023, Pemkab Kukar telah sukses memasang sebanyak 2.450 unit LPJU Kukar di 16 kecamatan yang ada di wilayahnya. Ini adalah bukti nyata dari komitmen Pemkab Kutai Kartanegara untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memadai kepada masyarakat.
Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, memberikan konfirmasi tentang keberhasilan program ini. “Dari data maupun laporan yang saya terima, progres pemasangan LPJU sudah mencapai 85 persen,” ungkap Wakil Bupati.
Menurut informasi yang dihimpun, pemasangan LPJU Kukar dilakukan dengan dana sebesar Rp 5,9 Miliar. Pemasangan lampu jalan ini telah dilaksanakan di tujuh titik yang mencakup wilayah hulu, tengah, hingga pesisir. “Progresnya positif ya, sekarang tinggal tiga lokasi lagi, dan diperkirakan pekan ini selesai,” tambah Bapak Rendi.
Dalam pelaksanaan pemasangan lampu jalan tersebut, Dishub Kukar bekerja sama dengan PLN untuk mengatur keperluan seperti pengadaan daya listrik, trafo, dan surat kelayakan operasi. Keefisienan proses pemasangan patut diapresiasi, hanya memerlukan waktu satu hingga dua hari.
Namun, tujuan utama dari pemasangan LPJU Kukar bukan hanya sekedar menerangi jalan. Wakil Bupati Kukar, Bapak Rendi menjelaskan bahwa keberadaan penerangan jalan juga sangat penting dalam hal keselamatan pengendara, serta sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan yang mungkin terjadi di malam hari. “Ini adalah bagian dari skema program Terang Kampungku. Untuk DPMD, mereka menangani penerangan di Desa. Disperkim menangani penerangan permukiman, dan untuk Dishub menangani penerangan jalan poros,” jelasnya.
Dengan inisiatif besar dari Pemkab dalam pemasangan ribuan LPJU Kukar, diharapkan masyarakat di wilayah Kutai Kartanegara akan merasakan manfaat yang signifikan. Selain kenyamanan saat beraktivitas di malam hari, keselamatan dan keamanan pengguna jalan pun akan lebih terjamin.
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci Pemkab Kukar Terangi 40 Ribu Titik Jalan Poros
Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) memegang peranan strategis dalam menjamin keamanan dan kenyamanan para pengendara di malam hari. Keberadaannya tak hanya memberikan penerangan yang cukup bagi pengguna jalan, namun juga berfungsi mengurangi potensi kecelakaan dan mencegah berbagai bentuk tindakan kriminal.
Sebagai upaya konkrit dalam meningkatkan kualitas infrastruktur serta menjamin keamanan di jalanan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menunjukkan komitmen kuatnya. Pemkab Kukar telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk penerangan di jalan-jalan poros sepanjang wilayah Kabupaten.
Dalam sebuah wawancara pada Selasa (10/10), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, Ahmad Junaidi, menjelaskan sejauh mana Pemkab telah berkontribusi dalam pemasangan LPJU Kukar. “Dalam kepemimpinan Edi Damansyah dan Rendi Solihin, telah berhasil dipasang sekitar 10 ribu LPJU di jalan poros 20 kecamatan. Jumlah tersebut dihitung sejak tahun 2021, ketika pengelolaan LPJU di Kukar resmi dikelola oleh Dishub, setelah sebelumnya berada di bawah kendali Dinas ESDM,” ucap Junaidi.
Namun, tantangan pemasangan LPJU di Kukar ternyata masih cukup panjang. Junaidi mengungkapkan bahwa masih ada kebutuhan untuk memasang LPJU di sekitar 40 ribu titik lainnya yang tersebar di 20 kecamatan. “Kasarnya, kita masih memerlukan pembangunan LPJU di 40 ribu titik di seluruh 20 kecamatan di Kukar. Dan saat ini kita sudah berhasil membangun sekitar 10 ribu LPJU,” jelasnya.
Dalam rencana tahun 2023, Dishub Kukar berencana untuk menambah pemasangan LPJU di 3.000 titik yang akan tersebar di 16 kecamatan. Mengingat biaya satu unit LPJU mencapai Rp 10 Juta, maka diperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk menerangi seluruh 40 ribu titik di jalan poros Kukar mencapai angka Rp 400 Miliar.
Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, Junaidi menekankan pentingnya pelaksanaan pemasangan LPJU dilakukan secara bertahap dan terencana dengan baik. Selain itu, Dishub Kukar sedang meninjau kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Di Madiun, mereka sudah menerapkan skema KPBU. Kami melihat potensi untuk menerapkan hal yang sama di sini, namun tentunya dengan pertimbangan skala prioritas. Kami juga menunggu keputusan dari pemerintah pusat yang menjadi penjamin bagi perusahaan,” papar Junaidi.
Dengan melibatkan pihak swasta melalui pola KPBU, diharapkan proses pemasangan LPJU di seluruh wilayah Kukar dapat dipercepat. Dengan demikian, kualitas kehidupan masyarakat di wilayah tersebut diharapkan akan semakin meningkat.
