Samarinda, Mediasamarinda.com – Untuk memastikan proses pembangunan IKN berjalan lancar, Direktur Ketentraman & Ketertiban Umum Deputi Pengendalian Pembangunan Otoritas Ibu Kota Negara, Ronny Pantow berjanji pihaknya akan terus memberi dukungan penuh. Hal ini ia sampaikan pada event pengukuhan DPW (Dewan Pengurus Wilayah) ASDEKI (Asosiasi Depo Kontainer Indonesia) Provinsi Kaltim periode 2023 – 2028.
Optimalisasi Bantuan Logistik Untuk Pembangunan IKN
Sebagai Direktur Ketentraman dan Ketertiban Umum Deputi Pengendalian Pembangunan Otoritas Ibu Kota Negara, Ronny Pantow, menyatakan akan selalu mendorong Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan logistik yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi pembangunan IKN.
Keputusan ini tentu telah disesuaikan dengan ketentuan yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, bersamaan pada event pergelaran upacara bendera yang berlokasi di IKN Nusantara pada tahun 2024 mendatang.
“Ini akan berdampak positif dalam mendukung kemajuan pembangunan IKN. Terlebih dalam pemenuhan kebutuhan pengiriman logistik,” terang Ronny Pantow selaku Direktur Ketentraman & Ketertiban Umum Deputi Pengendalian Pembangunan Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) seusai acara pelantikan pengurus ASDEKI Provinsi Kaltim, di Hotel Fugo pada hari Sabtu (28/10/23).
Ronny kembali menyampaikan pada saat ini keseluruhan proyek kunci yang ikut terhubung di dalam usaha pembangunan IKN, dari mulai pembangunan istana presiden, kantor kepresidenan, lapangan upacara sampai pada dibangunnya infrastruktur jalan saat ini tengah menghadapi persiapan secara khusus.
(Yanti/kaltimfaktual)
“Kita harapkan ini dapat beroperasi tahun depan,” ujar Ronny Pantow selaku Direktur Ketentraman & Ketertiban Umum Deputi Pengendalian Pembangunan OIKN (Otoritas Ibu Kota Negara).
Ditemui setelah proses pelantikannya, Ketua Dewan Pengurus Wilayah ASDEKI, Nugrahi Mawan, menekankan saat ini depo kontainer memegang peranan yang penting untuk mencapai tahap kemajuan infrastruktur logistik untuk optimalisasi pembangunan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara) sebagai bagian dari media penyimpanan fasilitas yang bersifat penting atau vital.
Nugrahi Mawan yang mempunyai nama panggilan akrab Ahong, menyadari di setiap tahap perubahan serta perkembangan akan dibarengi dengan perubahan yang sangat patut untuk diantisipasi dan tentunya diapresiasi.
Saat ini perkembangan teknologi masih akan kian berkembang sehingga mewajibkan kita agar selalu waspada. Kepastian ini sudah termasuk dalam usaha menyikapi perubahan regulasi yang berkaitan pada proses pemenuhan kebutuhan logistik nasional dan juga ekosistemnya.
“Depo kontainer akan berperan penting dalam proses bongkar muat barang dan akan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan serta perdagangan dalam sistem logistik nasional. Perubahan ini merupakan langkah yang sangat signifikan dan harus diimplementasikan dengan serius,” papar Nugrahi Mawan.
Menyikapi persoalan tersebut, pihak depo kontainer juga diminta untuk memenuhi serta ikut patuh kepada pemberlakuan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut juga telah diatur dalam Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) No. 59 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan jasa angkutan di perairan.
Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk dipastikan kembali tentang keterkaitan kepatuhan pada kebijakan tersebut. Nantinya, ikatan jalinan kerja sama diharapkan menjadi solid di antara pengurus pusat dengan jajaran pengurus daerah karena sinergi yang positif mampu menjadi kunci penting kesuksesan proyek pembangunan IKN.
Nugrahi Mawan juga turut menyatakan bahwa dirinya memiliki harapan besar agar ASDEKI Kaltim (Asosiasi Depo Kontainer Indonesia Provinsi Kalimantan Timur) bisa menunaikan tugas tanggung jawab sambil memberikan manfaat terbaik pada perusahaan depo kontainer.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus ASDEKI, maju bersama ASDEKI,” tutup Nugrahi Mawan.
Pentingnya Proyek Pembangunan IKN
Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) memiliki target khusus dalam menyelesaikan proyek infrastruktur dasar untuk IKN Tahap 1 di Provinsi Kaltim di tahun 2024. Target pembangunan infrastruktur dasar yang dimaksudkan merupakan pembangunan bangunan kantor untuk pemerintahan yang di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).
“Konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 ini yang kontrak pekerjaannya telah dimulai sejak tahun 2021 seperti pembangunan Jalan Tol Akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden,” ujar Danis H. Sumadilaga selaku Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN.
