KALIMANTAN TIMUR, MEDIASAMARINDA.COM – Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, terus berusaha untuk menjaga sinergi dengan lembaga masyarakat, guna memperkuat hubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan warganya. Langkah tersebut baru-baru ini dilakukan oleh Akmal melalui pertemuan akrab dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kaltim di rumah dinasnya, Komplek Pendopo Odah Etam Samarinda.
Dialog Akmal – Rasyid, Upaya Meningkatkan Sinergi dengan Lembaga Masyarakat
Dalam dialog yang berlangsung di ruang tamu rumahnya, Akmal menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang terjalin dengan MUI Kalimantan Timur. Pertemuan ini dapat dianggap sebagai langkah nyata Pemerintah Provinsi dalam memperkokoh kerukunan umat beragama di wilayah Benua Etam.
KH Muhammad Rasyid, Ketua MUI Provinsi Kaltim, turut hadir bersama sejumlah pengurus MUI Kaltim periode 2021-2026 dalam pertemuan tersebut. Kesempatan tersebut digunakan Akmal Malik untuk menyoroti peran penting MUI Kaltim sebagai bagian krusial dalam mendukung pembangunan daerah.
Akmal berpendapat bahwa MUI tidak dapat dianggap hanya sebagai lembaga keagamaan saja, namun sebagai salah satu lembaga yang dapat mempererat ikatan antar umat beragama dan berbangsa.
“Kita berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan MUI semakin ditingkatkan,” tutur Akmal.
Pernyataan tersebut sekaligus menekankan bahwa pentingnya sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan lembaga masyarakat, seperti MUI Kaltim. Hubungan baik ini merupakan elemen penting dalam memastikan pemerintah provinsi dapat memelihara kedekatan dengan masyarakatnya.
Pada dialog tersebut Pj Gubernur Kaltim juga menegaskan ambisinya untuk mewujudkan Provinsi Kaltim sebagai daerah penyangga yang kondusif dan aman bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di masa mendatang. Dalam konteks ini, kerja sama yang erat antara lembaga agama, masyarakat, dan pemerintah dianggap sangat krusial.
Kepada MUI Kaltim, Akmal Malik mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan ini. Harapannya, melalui pertemuan singkat tersebut, sinergi Pemprov dan MUI dapat membuahkan buah yang baik dan berkelanjutan.
Akmal optimis bahwa melalui pelaksanaan tugas dan program MUI Kaltim sebagai perekat umat dan bangsa, wilayah Kalimantan Timur dapat menjadi daerah penyangga IKN yang kondusif dan aman hingga masa-masa selanjutnya.
“Ini dilakukan melalui tugas dan program yang dilaksanakannya. Terutama sebagai perekat umat dan bangsa. Jadi Semoga sinergitas antara Pemprov Kaltim dan MUI semakin baik, untuk mewujudkan Kaltim sebagai daerah penyangga IKN yang aman dan kondusif,” tutupnya.
Pada pertemuan ini dipenuhi oleh atmosfer akrab dan dialog terbuka antara Pj Gubernur Akmal sebagai perwakilan Pemprov Kaltim, dan jajaran MUI Kaltim. Harapannya, langkah tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan di provinsi Kaltim.
Komitmen Pj Gubernur Kaltim Terkait Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota
Selain berfokus pada lembaga masyarakat, Akmal Malik juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, ia menyatakan niatnya untuk mengadakan pertemuan setiap tiga bulan sekali dengan pejabat daerah.
Pada rapat koordinasi tersebut, Akmal Malik menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menyinkronkan program-program di bawah pengawasan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini diikuti dengan penyelarasan antara pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
“Paling tidak sekali dalam tiga bulan kita akan mengadakan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program pusat yang menjadi kewenangan provinsi, dan kemudian menyinkronkannya lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Karena pemerintah daerah adalah pelaksana dari kewenangan pusat di daerah,” jelas Akmal.
Dengan langkah ini, diharapkan dapat ditemukan dan diperbaiki kesalahan regulasi maupun komunikasi yang mungkin terjadi. Akmal Malik menekankan bahwa komunikasi dan pertemuan rutin antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memastikan bahwa intervensi dapat dilakukan dengan lebih fokus dan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan pembangunan provinsi ini.
(ADV/FIT/DISKOMINFOKALTIM)
