Samarinda, MEDIASAMARINDA.com – Pemprov Kaltim terus memperkuat peran Pemerintahan Desa lewat Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Ini merupakan langkah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui pemahaman dan keterampilan yang diberikan kepada peserta untuk mengelola pemerintahan desa secara efisien.
Pemprov Kaltim Berangkatkan Dua Angkatan Selama Pelatihan
Peserta kegiatan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa kali ini merupakan angkatan kedua yang diberangkatkan oleh DPMPD Kaltim. Kegiatan pelatihan kali ini berlangsung di Surabaya, terhitung mulai dari tanggal 2 hingga 6 Agustus 2023. Sebelumnya, pelatihan angkatan pertama telah sukses diselenggarakan di Kota Batu, Jawa Timur, pada bulan Juli lalu.
“Sedangkan Angkatan pertama diselenggarakan di Kota Batu, Jawa Timur, pada Bulan Juli yang lalu. Diikuti 33 orang peserta. Mereka berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu”, pungkas Dakwan selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Kaltim.
Sedangkan pada angkatan kedua, jumlah peserta pelatihan meningkat menjadi 34 orang. Vincentius, selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Swadaya Masyarakat dan juga Panitia Penyelenggara turut menambahkan bahwa, peserta kali ini berasal dari daerah yang sedikit berbeda yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kabupaten Paser.
Vincentius juga menjelaskan bahwa peserta pelatihan kali ini mewakili unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dari berbagai tingkat di lingkungan Pemprov Kaltim. Mulai dari kecamatan, kabupaten, hingga kepala seksi pemerintahan di daerah masing-masing.
Materi Pelatihan yang Relevan dari Fasilitator Ahli
Selama pelatihan, peserta mendapatkan beragam materi relevan dari fasilitator yang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing. Materi yang diberikan meliputi pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan desa, tugas dan fungsi kecamatan dalam pembinaan pemerintahan desa, teknik fasilitasi dan advokasi, serta pengarusutamaan pelayanan dasar berbasis inklusi.
Selain itu, peserta juga diajarkan teknik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa, teknik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa dan daftar usulan RKP desa, serta berbagai topik lain seperti pengelolaan keuangan desa, penyusunan peraturan desa, dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa.
Jauhar Efendi selaku fasilitator dan Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim mengungkapkan bahwa, materi yang disampaikan dalam pelatihan ini sangat relevan dan penting bagi peserta. Salah satu materi yang ia sampaikan adalah mengenai kepemimpinan dan etika pemerintahan. Kedua materi tersebut merupakan materi pokok dalam PTPD kali ini.
Jauhar lebih jauh mengungkapkan, antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan dirasa sangat tinggi terutama dalam sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta, sehingga sesi tanya jawab melebihi waktu yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pelatihan kali ini mampu menciptakan antusiasme di lingkungan Pemprov Kaltim.
Peran Penting Pelatihan Bagi Pemerintahan Desa
Pelatihan ini memiliki peran kunci dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. Materi pelatihan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan desa hingga pengelolaan keuangan dan penyusunan peraturan di desa, akan memberikan peserta bekal yang penting dalam menjalankan tugas mereka.
Selain itu, pelatihan ini juga menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pemerintahan desa, diharapkan pemerintahan desa dapat beroperasi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi pemerintahan desa, tetapi juga turut mendukung upaya memajukan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pemerintahan desa, Pemprov Kaltim merangkul visi masa depan yang lebih maju dan sejahtera, mendorong pemerintahan yang lebih baik bagi semua.
