SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.com, Upaya penurunan stunting menjadi fokus pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) memasang target tinggi untuk penurunan stunting di daerah hingga 14 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai hal itu, perlunya ada kerjasama kepada semua pihak.
Pentingnya Dukungan dan Kerjasama Semua Pihak Untuk Capai Target Nasional
Jaya Mualimin selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memaparkan, penurunan stunting di tahun 2024 ditargetkan melebihi target nasional yakni 14 persen. Dalam hal ini, Dinkes Kaltim memasang target 12,83 persen stunting turun di tahun 2024.
“Ya perintah Pak Gubernur memang penurunan stunting bisa lebih rendah dari target nasional, kalau nasional 14 persen kalau kita 12,38 persen.” ungkapnya pada Selasa (23/8/2023)
Dalam upaya mengejar target tersebut, saat ini Kaltim harus bisa turun di angka 16,8 persen untuk mendapatkan angka 12,83 persen di tahun 2024.
Perlu membutuhkan waktu satu tahun setengah atau 18 bulan untuk mencapai angka tersebut. Karena survei SSGBI itu dilakukan pada bulan September. Seperti diketahui intervensi stunting membutuhkan waktu enam bulan.
“Ketika kita ingin menurunkan angka stunting itu sampai di 12,83 persen tahun 2024, artinya apa kita hanya punya tiga fase yakni pertama, kedua dan ketiga” ungkap Sunarto selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kaltim.
Menurut Sunarto, 2023 ini bukan saatnya lagi bermain di tataran regulasi, rapat, administrasi, tetapi bagaimana langsung melakukan intervensi baik itu yang stunting maupun yang berisiko stunting. Jika tepat dan mampu dilakukan maka angka stunting akan turun. Ia juga mengajak para stakeholder untuk melakukan pendekatan – pendekatan intervensi terhadap kelompok sasaran resiko.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting memerlukan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Meskipun menurut survei SSGBI angka stunting di Kalimantan Timur dari 22,8 persen menjadi 23,9 persen dan naik 1,1 persen.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, penyumbang kasus stunting tertinggi di Kaltim adalah kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 27,1 persen. Dari data SSGI 2022 juga menunjukkan bahwa angka kasus stunting di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Timur masih di atas 20 persen.
Selain itu, pemerintah harus terus mendorong masyarakat agar menjalankan gaya hidup sehat seperti makanan harus Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta rutin olahraga.
Yang perlu diperhatikan juga pada tiga kelompok sasaran, yakni remaja putri (pranikah), ibu hamil dan balita 1000 hari pertama kehidupan agar selalu memperhatikan kesehatan serta asupan makanan yang diperlukan.
Program Pemprov Kaltim Untuk Penurunan Stunting
Dalam upaya mengatasi stunting, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar 3,7 miliar pada APBD tahun 2024. Anggaran tersebut akan dikolaborasikan dengan puskesmas dan tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.
Upaya penurunan stunting yang dilakukan Pemprov Kaltim adalah menyelenggarakan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting oleh BKKBN Kaltim. Dalam kampanye tersebut, bahwasanya stunting bisa dicegah sejak awal mulai dari remaja, calon pasutri, pasangan usia subur dan ibu hamil. Salah satu cara adalah membentuk kampong sadar stunting.
Dengan adanya kampong sadar stunting diharapkan bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat dimana setiap kampung bisa berpotensi adanya stunting.
Dengan demikian, anak – anak sekolah, remaja, calon pasutri,pasangan usia subur dan ibu hamil harus diberikan pemahaman jangan sampai melahirkan keturunan stunting. Oleh sebab itu, melalui kampanye penurunan stunting para pendamping kampong harus berbuat secara massif.
Selain membentuk kampung sadar stunting,upaya BKKBN untuk menurunkan angka stunting meluncurkan aplikasi Elsimil atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak stunting. Selain calon pengantin, Elsimil juga ditargetkan untu kelompok sasaran remaja sebab kelak akan menjadi calon pengantin.
Skrining awal calon pengantin berisiko dilakukan melalui kuesioner pada aplikasi Elsimil. 3 bulan sebelum pernikahan, calon pengantin dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam kuesioner.
Adapun data yang dimasukkan adalah usia, status gizi dan perilaku merokok. Dari data ini, Tim Pendamping Kesehatan (TPK) yang terdiri dari kader KB, PKK, dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi calon pengantin dengan faktor risiko stunting.
Gubernur Kaltim, Isran Noor meminta kepada seluruh pihak untuk ikut berperan dalam mencapai target penurunan stunting agar Kaltim bebas stunting pada tahun 2024. (Adv/DinkesKaltim/AG)
