24 C
Samarinda
21 April 2025
BerandaKaltimData BPS : Jumlah Penduduk Miskin Kaltim Mengalami Penurunan

Data BPS : Jumlah Penduduk Miskin Kaltim Mengalami Penurunan

Date:

Must read

Related News

Angkatan Kerja Kaltim Sektor Pertambangan Naik Hingga 23.564 Orang

KALIMANTAN TIMUR, MEDIASAMARINDA.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)...

Program Satu Desa Satu Laptop Tetap Berlanjut, Sebagai Program Percepatan Pembangunan Desa

Samarinda, MediaSamarinda.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa...

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Dorong CSR Perusahaan Tambang Alokasikan Untuk Pendidikan di Kaltim

Samarinda, MediaSamarinda.com, Peran Pengembang dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau...

Disdikbud Kaltim Berkolaborasi Dengan Pendar Institute Adakan Program Tes Minat dan Bakat

Samarinda, Mediasamarinda.com, Pendar Institute melaksanakan program pemetaan potensi tes...

SAMARINDA,MEDIASAMARINDA.com, Jumlah persentase penduduk miskin di Kaltim mengalami penurunan. Pada Maret 2023 tercatat jumlah persentase penduduk miskin sebesar 6,11 persen atau mengalami penurunan sekitar 0,33 persen dari September lalu. Artinya, ada sekitar 11,23 ribu orang miskin orang mengalami penurunan.

Penduduk Miskin Kaltim Turun 11,23 Ribu Orang Pada Maret 2023

Atqo Mardiyanto, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan pada Maret 2023 persentase penduduk miskin turun 0,21 persen dibandingkan pada September 2022 dan mengalami penurunan 0,18 persen dibanding Maret 2022.

Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)  Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana Nababan mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2023 mencapai 231 ribu orang, menurun sebanyak 11,23 ribu orang dari September 2022 dan menurun 5,18 ribu orang jika dihitung sejak bulan Maret 2022. Hal itu diungkapkan setelah press release di Kantornya pada, Senin (17/7/2023)

Penduduk Miskin, BPS Kaltim, Provinsi Kaltim
Foto : Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana
Sumber : Diskominfo Kaltim

Yusniar mengungkapkan, berdasarkan persentase turun sebesar 6,11 persen, hal ini tidak mengurangi daya beli masyarakat walaupun mengalami inflasi di beberapa komoditas.

Menurut Yusniar, persentase penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2023 masih dibawah rata – rata nasional, dimana data secara nasional angka kemiskinan  sebesar 9,36 persen sedangkan data  Kaltim di angka 6,11 persen. Sementara Provinsi dengan angka kemiskinan terendah ada di Bali sebesar 4,25 persen dan tertinggi di Papua sebesar 26,03 persen.

“Kaltim masuk dalam 18 provinsi yang angka kemiskinannya dibawah nasional dengan berada di posisi 8 terendah”. ungkapnya.

Selanjutnya, untuk sebaran persentase penduduk miskin periode Maret 2023 masih terjadi disparitas kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan. Untuk perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,29 poin sedangkan pedesaan turun lebih cepat yakni 0,43 poin.

Sementara itu, garis kemiskinan pada Maret 2023 mengalami kenaikan Garis Kemiskinan naik sebesar Rp. 768.120 per kapita atau 2,87 persen, pada September naik menjadi  Rp. 790.168 per kapita per bulan pada Maret 2023. Dengan rincian Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp.229.818 sedangkan Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.560.368.

Komoditas Makanan Menjadi Penyumbang Utama Penurunan Kemiskinan

Peranan komoditi makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap penurunan garis kemiskinan dibandingkan komoditas yang bukan makanan. Pada Maret 2023, untuk garis kemiskinan komoditi selain makanan menyumbang sebesar 29,08 persen, sedangkan komoditi  makanan hanya menyumbang 70,92 persen.

Penduduk miskin merupakan mereka yang memiliki pendapatan atau sumber daya yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupan sehari – hari. Seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan layanan kesehatan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kriteria penduduk miskin mencakup faktor seperti pendapatan bulanan per kapita di bawah ambang batas tertentu, akses terhadap layanan dasar seperti akses terhadap pendidikan, tempat tinggal kurang layak, air bersih dan pelayanan lainnya. Kurangnya akses terhadap layanan – layanan ini dapat mengidentifikasi status kemiskinan.

Selain itu, beberapa lembaga juga mempertimbangkan kepemilikan aset seperti tanah, rumah, dan barang berharga lainnya. Kekurangan kepemilikan aset juga menjadi indikator kemiskinan.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui berbagai program yang ditujukan untuk penduduk miskin yaitu program bantuan sosial, pemerintah bisa memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai (BLT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN – KIS) serta Program Kartu Prakerja.

Selanjutnya, pemerintah bisa menyediakan pendidikan gratis untuk anak – anak dari keluarga miskin,termasuk bantuan subsidi biaya pendidikan dan penyediaan buku serta perlengkapan sekolah.

Pemerintah juga bisa menyediakan lapangan kerja baru, memberikan pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro serta dukungan bagi sektor pertanian atau industri kecil sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk.

Semua upaya ini perlu dikoordinasikan dengan baik dan diarahkan untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini