Kalimantan Timur, mediasamarinda.com – Penyerapan anggaran 2023 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Tergolong lambat. Sebab dari catatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim hanya mencatatkan 45,91%. Dengan daya penyerapan anggaran 2023 yang rendah itu maka Dinkes Kaltim ungkap berbagai faktor yang mempengaruhinya.
Faktor Penyebab Penyerapan Anggaran 2023 Terlambat dari Dinkes Kaltim
Jaya Mualimin selaku Kepala Dinkes Kalimantan Timur menyebutkan berbagai keterlambatannya. Ia mengatakan jika keterlambatan itu karena ada kendala dalam melakukan berbagai program yang telah disusun sebelumnya.
Beberapa faktor penyebabnya ada pada pemberian gaji dan tunjangan kepada P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurutnya P3K di bidang kesehatan ada masalah di proses penerbitan SK (Surat Keputusan).
Menurutnya, SK para pegawai itu setidaknya turun di Januari 2023 lalu. Namun karena proses penerbitannya bermasalah maka imbasnya penyerapan anggaran 2023 untuk tunjangan atau gaji di tiga bulan pertama tidak bisa dibayarkan.
Menurut data dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, P3K yang khusus untuk tenaga kesehatan yang baru itu 498 orang. Sedangkan untuk gaji dari P3K sendiri disebutkan 2 kali gaji UMP di Kalimantan Timur.
Jika perhitungannya demikian maka penyerapan anggaran untuk gaji P3K yang ada di Kaltim per orangnya bisa Rp. 6 juta lebih. Namun itu semua belum terlaksana dan Jaya sendiri sudah berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Kepegawaian.
“Ini yang jadi masalah bagi mereka. Namun kami sudah berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Biro Keuangan untuk menyelesaikan hal ini,” kata Jaya.
Solusi Penyerapan Anggaran Hingga Akhir Tahun
Meski masalahnya ada di gaji namun Dinkes Kalimantan Timur untuk terus berkomitmen untuk melakukan berbagai percepatan. Bahkan ia punya target untuk penyerapan anggaran 2023 hingga akhir tahun nanti bisa mencapai 80% ke atas.
Beberapa langkah yang akan diambil diantaranya melakukan pelatihan kompetensi untuk SDM kesehatannya nantinya. Para tenaga medis itu nantinya akan diikutkan pada program pelatihan di bidang pengadaan barang dan jasa. Cara ini menurutnya bisa mempercepat penyerapan anggaran kedepannya.
Dalam ujian itu Dinkes mengirimkan 20 pegawainya untuk mengikuti ujian LKPP dan pelaksanaannya pada Oktober 2023 lalu. Dari jumlah yang dikirimkan, 12 tenaga kesehatan berhasil lulus tes. Jumlah ini akan cukup menambah anggaran karena sebelumnya hanya ada 3 orang yang menyerap anggaran APBD Kaltim.
Selain memperbaiki SDM kesehatan, ia juga ingin menerapkan program Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Program ini termasuk salah satu instruksi langsung dari Kementerian Kesehatan RI.
Germas yang di instruksikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pada 3 kegiatan. Beberapa kegiatan itu seperti aktif berolahraga minimal 30 menit sehari, rutin mengkonsumsi buah atau sayur yang sehat dan bersih. Sedangkan kegiatan ketiga berupa rutin check up di pelayanan kesehatan minimal 6 bulan sekali.
Selain kegiatan utama di atas, Kemenkes lewat Germas juga meminta agar masyarakat untuk hidup sehat dan tidak merokok. Semua kegiatan ini nantinya akan dianggarkan oleh Dinkes Kaltim untuk penyerapan anggaran.
Dana anggarannya nantinya akan dibuat program khusus agar masyarakat sekitar bisa hidup sehat. Selain itu beberapa dananya juga akan dibuat edukasi terkait bagaimana cara hidup sehat yang benar sesuai perintah Kemenkes.
Sedangkan program penyerapan anggaran lain yang akan diajukan oleh Jaya berupa transformasi kesehatan. Menurut data dari Kemenkes RI, transformasi kesehatan ini terbilang cukup kompleks. Sebab di dalamnya meliputi transformasi SDM kesehatan, layanan primer, teknologi kesehatan dan yang lainnya.
Misalnya untuk layanan primer di dalamnya ada edukasi, pencegahan primer dan sekunder. Dalam gerakan ini penduduk akan diberikan 14 antigen dengan memanfaatkan para kader untuk melakukan itu sekaligus memberikan edukasi. Selain itu ada juga proses skrining beberapa penyakit akibat kematian.
Sedangkan untuk transformasi SDM kesehatan meliputi proses pemerataan distribusi tenaga kesehatan.
Demi tercapainya itu semua pemerintah perlu menyekolahkan para mahasiswa untuk belajar di luar negeri agar kemampuan di bidang kesehatan semakin mumpuni. Jika itu semua bisa dilakukan maka penyerapan anggaran 2023 akan lebih maksimal. (ADV/DINKESKALTIM/GSM)