Kalimantan Timur, Mediasamarinda.com – Dalam menanggapi dinamika dunia kerja yang terus berkembang, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur mengambil tindakan tegas untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan perjanjian kerja. Inisiatif ini dipimpin oleh Abdul Muchlis, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan di Disnakertrans.
Abdul Muchlis dari Disnakertrans Kalimantan Timur Menyoroti Pentingnya Pembayaran Upah Tepat Waktu
Abdul Muchlis menyoroti isu terkini yang sering mengakibatkan konflik antara karyawan dan perusahaan. “Kami bertindak sebagai negosiator untuk menyelesaikan konflik, bukan sebagai pengambil keputusan,” ujar Abdul Muchlis. Pendekatan ini menekankan pentingnya solusi kekeluargaan sebagai langkah awal sebelum eskalasi ke ranah peradilan.
(Yasmin/KaltimToday)
Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah masalah pembayaran hak karyawan. Disnakertrans Kalimantan Timur mengidentifikasi bahwa beberapa perusahaan cenderung mengutamakan keuntungan, seringkali mengorbankan hak-hak pekerja. Abdul Muchlis mengungkapkan, “Karena profit oriented jadi terjadi keterlambatan, tapi kebanyakan pasti akan dibayarkan.”
Disnakertrans Kalimantan Timur berencana meningkatkan pengawasan atas perusahaan-perusahaan terkait peraturan gaji dan hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan karyawan. Abdul Muchlis juga menegaskan kembali pentingnya kontrak kerja sebagai acuan. “Kami pasti awasi dan ingatkan para perusahaan untuk tidak abai, pembayaran upah pekerja harus sesuai dengan perjanjian kerja baik jumlah juga waktu,” tegasnya.
Langkah-langkah yang diambil oleh Disnakertrans Kalimantan Timur diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan seimbang. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terpenuhi, demi memelihara kestabilan operasional perusahaan di Kalimantan Timur dan juga kesejahteraan para pekerja.
Disnakertrans Kalimantan Timur Tingkatkan Mediasi untuk Atasi Isu Gaji Terlambat
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur telah meningkatkan upayanya dalam menangani isu keterlambatan gaji dan konflik kerja. Tindakan ini merupakan respons terhadap imbauan sebelumnya agar perusahaan mematuhi perjanjian kerja dan menghormati hak pekerja.
Disnakertrans Kalimantan Timur pada bulan agustus lalu telah menyoroti issu ini dan mengakui bahwa keterlambatan gaji merupakan masalah yang umum di beberapa perusahaan. Abdul Muchlis, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Disnakertrans Kaltim, menjelaskan bahwa peran utama mereka adalah memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Disnakertrans, tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi urusan internal perusahaa, tetapi hanya berfokus pada penerapan regulasi.
Disnakertrans juga menekankan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan kerja. Mediasi ini mencakup berbagai isu, mulai dari hak pekerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga konflik dengan serikat pekerja. Mediator dari Disnakertrans, sebagai wakil pemerintah, berusaha memastikan bahwa setiap perselisihan diselesaikan secara adil, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak tanpa konflik berkepanjangan.
Dalam proses mediasi, Disnakertrans berupaya mencapai kesepakatan yang adil dan setara dalam waktu 30 hari kerja. Proses ini dapat melibatkan pemanggilan saksi ahli jika diperlukan. Jika kesepakatan tercapai, akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Disnakertrans menghadapi tantangan seperti keterbatasan jumlah mediator dibandingkan dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sumber daya dan dukungan bagi Disnakertrans Kalimantan Timur. Langkah-langkah mediasi ini merupakan bagian dari komitmen Disnakertrans Kaltim dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian kerja dan hak pekerja.
Dengan inisiatif ini, Disnakertrans Kalimantan Timur berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan adil. Dengan tujuan untuk mencegah konflik berlarut-larut dan menghindari proses pengadilan, sambil terus memantau serta memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan mereka.
