Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) secara mantap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama dengan mengantisipasi dampak dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan upaya ini bertujuan agar Benua Etam dapat mandiri dan tidak tergantung pada pasokan dari daerah-daerah di luar Kalimantan.
Penegasan ini dilontarkan oleh Pj Gubernur Akmal Malik saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Rakorda yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim berlangsung di Hotel Fugo Samarinda.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim, perangkat daerah terkait di lingkup Pemprov Kaltim, serta para stakeholder terkait.
“Aktivitas rakorda ini memang sudah menjadi rutinitas menjelang HBKN, namun saya kira perlu adanya evaluasi agar tidak hanya terjebak dalam rutinitas. Yang paling penting adalah mengambil hikmah dari acara semacam ini. Kita dapat melihat bahwa di periode HBKN, terjadi kenaikan harga dengan persoalan utama terletak pada pasokan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan ikhtiar dan tidak boleh menyerah. Kita tidak bisa terus bergantung pada pasokan dari luar, terutama Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa,” ungkap Akmal Malik kepada awak media di Samarinda.
Dalam konteks ini, Pj Gubernur menyoroti perlunya transformasi pertanian dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern. Dengan demikian, penanaman dan panen dapat direncanakan tanpa harus tergantung pada musim seperti pertanian tradisional. Salah satu teknologi pertanian modern yang dianggap potensial untuk dikembangkan di Kaltim adalah greenhouse.
“Meskipun ada yang berpendapat bahwa tanah di Kaltim tidak subur, sekarang telah banyak solusi yang dapat ditempuh, salah satunya dengan menerapkan pertanian modern, seperti greenhouse,” ujar Akmal.
Pemprov Kaltim melihat peluang besar dalam skala besar pengembangan pertanian modern, terutama di dua daerah utama, Samarinda dan Balikpapan. Greenhouse diharapkan mampu menciptakan pasokan sayur dan buah yang stabil dalam jangka waktu singkat, seperti sayur pokcoi dan selada yang dapat dipanen setiap 30 hari, cabai dalam tiga bulan, dan melon dalam 76 hari.
“Greenhouse memiliki keunggulan karena dapat memperkirakan hasil panen tanpa memerlukan lahan yang luas. Oleh karena itu, partisipasi seluruh stakeholder, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Disperindagkop, dan UKM, sangat diharapkan dalam mengimplementasikan konsep ini,” tegasnya.
Akmal mengingatkan bahwa kebutuhan pangan adalah hak semua warga dan tidak terkecuali. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektoral untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
“Kita perlu bergerak bersama-sama, tidak hanya dalam ranah sektoral. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pasokan kebutuhan pokok dari daerah lain,” ujar Akmal.
Menanggapi hal ini, Heni Purwaningsih, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim, melaporkan bahwa rakorda ini merupakan langkah proaktif dalam menghadapi HBKN, terutama menghadapi Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Fokus utama adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Melalui koordinasi dan sinergi antara semua stakeholder terkait, diharapkan dapat dilakukan pemantauan aktif untuk mengatasi potensi gejolak harga dan stok kebutuhan pokok di masa yang akan datang.
“Dalam pemantauan dan pengawasan di lapangan, stok kebutuhan barang pokok tersedia cukup untuk kurun waktu dua bulan ke depan. Tidak ada gejolak harga. Ada lima komoditi ada indikasi kenaikan harga, yaitu beras, cabai, bawang merah, daging ayam dan gula pasir,” tandasnya. (ADV/FIT/DISKOMINFOKALTIM)