KALIMANTAN TIMUR, MEDIASAMARINDA.COM – Pemerintah merencanakan penambahan jumlah provinsi prioritas stunting di tahun 2024. Menurut informasi yang diungkapkan oleh Suprayoga Hadi pada Oktober lalu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengusulkan 4 pronvisi sebagai tambahan prioritas stunting.
Daftar Provinsi Priortas Stunting Indonesia
Sebelumnya, hanya ada 12 provinsi di Indonesia yang termasuk dalam katagori provinsi prioritas stunting. Namun, pada tahun mendatang, rencananya akan ada 5 wilayah, termasuk di dalamnya Kalimantan Timur.
Berikut ini daftar provinsi katagori prioritas stunting sebelum dan yang diusulkan pemerintah.
- Provinsi yang memiliki prevelensi stunting diatas 30 persen berdasarkan data 2022:
- Nusa Tenggara Timur,
- Aceh, Nusa Tenggara Barat,
- Kalimantan Barat,
- Sulawesi Tenggara,
- Sulawesi Barat, dan
- Kalimantan Selatan.
- Provinsi yang berpopulasi tinggi, menjadi prioritas penurunan stunting:
- Jawa Timur,
- Jawa Tengah,
- Jawa Barat,
- Banten, dan
- Sumatera Utara.
- Provinsi tambahan yang diusulkan masuk daftar prioritas stunting tahun 2024:
- Papua,
- Papua Barat,
- Sumatra Barat,
- Kalimantan Timur, dan
- Sulawesi Selatan.
Dalam menghadapi pengumuman ini, Kalimantan Timur optimis dapat mengurangi angka stunting di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk membantu program pemerintah, dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan generasi muda di Provinsi Kalimantan Timur.
Alasan Utama Masuknya Prov. Kaltim Sebagai Provinsi Prioritas Stunting
Penyebab utama Provinsi Kaltim didaftarkan sebagai salah satu provinsi prioritas stunting adalah naiknya angka stunting sebesar 1.1 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2021 angka stunting di Kaltim sebesar 22.8 persen, namun terjadi kenaikan menjadi 23.9 persen.
Naiknya angka tersebut mendapat sorotan pemerintah, sehingga perlunya dilakukan pengawasan dan penekanan angka tersebut di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan agar di tahun ini dan mendatang, tidak terjadi peningkatan yang lebih jauh.
Oleh karena itu, perlunya peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk berupaya lebih lanjut dalam mengatasi masalah stunting di wilayah ini. Harapannya di tahun ini angka stunting di Kaltim dapat berkurang, mengingat usaha telah dilakukan oleh pemerintah di periode tahun 2023.
“Kita kan kemaren naik 1,1 persen tahun 2022 dari 22,8 persen menjadi 23,9 persen, makanya Kaltim diusulkan masuk dalam 17 provinsi prioritas stunting dari yang dulunya 12,” tutur Sunarto, Senin (06/11/2023).
Selain itu, BKKBN Kaltim akan terus meningkatkan upaya pencegahan stunting hingga di tingkat desa. Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat bahwa kurang dari 50 persen posyandu yang aktif di wilayah ini. Oleh karena itu, perlu peningkatan kinerja, terutama dalam upaya pencegahan stunting.
Untuk mengurangi kasus stunting di Kalimantan Timur, Dinkes Provinsi Kaltim berkomitmen melaksanakan beberapa program, diantaranya mengaktifkan kembali posyandu yang ada dan menyediakan makanan bergizi bagi balita dan ibu menyusui didampingi oleh kadernya.
BKKBN Kaltim juga akan melakukan evaluasi program yang telah dijalankan dalam upaya mengurangi angka stunting di Kalimantan Timur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas sehingga target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.
Tanggapan BKKBN Pusat Mengenai Masalah Stunting di Indonesia
Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, menyatakan optimisme bahwa angka prevalensi stunting pada tahun 2024 dapat mencapai 14 persen. Optimisme ini didukung oleh data yang menunjukkan penurunan angka stunting secara berkelanjutan sejak tahun 2013, yang dianggap sebagai perkembangan yang baik dan harus terus diperhatikan.
Hasto juga menjelaskan bahwa survei tahun 2023 akan segera selesai pada bulan November mendatang dan diharapkan dapat mencapai target. Hasil survei ini akan diumumkan kepada publik pada bulan Desember.
Upaya yang dilakukan oleh BKKBN Kaltim, seperti mengaktifkan kembali program posyandu dan peningkatan kinerja, akan menjadi fokus utama dalam menerapkan kebijakan ini. Dengan evaluasi program yang lebih efektif, diharapkan angka stunting dapat turun secara signifikan, sehingga generasi penerus Kaltim menjadi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
(DINKESKALTIM//AG)
