SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.COM – Anggaran pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perdebatan hangat. Hingga kini, sorotan terhadap ketidakmerataan fasilitas pendidikan belum mencapai daerah-daerah pelosok provinsi ini. Hal ini cukup mengkhawatirkan dan butuh perhatian khusus dari pemerintah provinsi.
Meskipun provinsi ini memiliki hasil Sumber Daya Alam yang melimpah, potensi besar untuk mengembangkan sektor pendidikan belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sutomo Jabir, mengkritik pengelolaan anggaran pendidikan yang belum merata.
Kritik Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendidikan
Sutomo Jabir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, dengan tegas mengkritisi penggunaan anggaran dana pendidikan yang tidak merata ke seluruh penjuru Kaltim. Ia menyatakan bahwa pihaknya terus memantau anggaran dana pendidikan digunakan untuk pengadaan alat-alat pembelajaran digitalisasi di sekolah tertentu dan ia menilai keputusan ini cukup ironis.
“Kami memantau dengan porsi anggaran yang besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jor-joran belanja di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi di sekolah tertentu. Itu agak ironis,” kata Sutomo dalam wawancaranya.
Sutomo Jabir juga mencatat bahwa di beberapa daerah masih banyak siswa-siswi yang tidak dapat belajar dengan baik karena keterbatasan ruangan kelas di sekolahnya. Kondisi ini mengundang pertanyaan tentang alasan pemerintah terkait ketidakmerataan alokasi anggaran dana pendidikan di beberapa sekolah.
Tantangan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan
Dalam wawancaranya, Sutomo juga mengungkapkan bahwa saat ini masih ada sekolah yang akhirnya terpaksa menggunakan sekat di ruangan kelas, dan juga ada yang belajar di balai desa, demi memenuhi kebutuhan fasilitas ruangan belajar bagi peserta didik sekolah tersebut.
Saat ini, pemerintah pusat Indonesia menggalakkan program prioritas pendidikan dengan mewajibkan siswa belajar selama 12 tahun, yaitu SD, SMP, dan SMA. Namun, pada realitanya masih ada beberapa kecamatan di wilayah Kalimantan Timur, sebagai contoh Kabupaten Berau, Tabalar, tidak memiliki satupun sekolah tingkat menengah atas (SMA).
Hal ini menjadikan pemerataan anggaran pendidikan sangat penting dan serius untuk diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak di daerah pelosok merupakan tanggung jawab pemerintah.
Kondisi ini juga memaksa anak-anak yang tidak memiliki fasilitas sekolah yang lengkap di daerahnya harus bersekolah di kecamatan lain, besar kemungkinan lokasinya jauh dari rumah, untuk tetap dapat melanjutkan jenjang pendidikan mereka.
Dengan kesadaran atas ironisnya kejadian ini, Sutomo Jabir, yang mewakili daerah pemilihan Kota Bontang, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menegaskan bahwa pemerintah provinsi seharusnya memprioritaskan daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang belum memadai.
Pentingnya Pemerataan Anggaran Pendidikan
“Kita berharap, pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bisa melakukan inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mengelola anggaran pendidikan,” ujar Sutomo dengan harapannya.
Sutomo Jabir juga menyoroti pentingnya meratakan pendidikan di seluruh wilayah Kaltim, khususnya daerah pinggiran. Ia mengungkapkan terkait anggaran pendidikan sekitar Rp 4 triliun harus dapat dikelola dengan bijak dan tidak hanya terfokus pada modernisasi pembelajaran di perkotaan saja.
“Saya pesimis pendidikan Kaltim tidak mungkin merata jika pengelolaannya tidak dimulai dari wilayah pinggiran. Itu seperti api yang jauh dari panggang,” ucap Sutomo.
Sutomo Jabir mendorong pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengambil langkah konkret dalam hal meratakan pendidikan, termasuk memastikan siswa-siswi Kaltim secara merata memiliki akses fasilitas pendidikan yang layak dan memadai, tidak hanya di perkotaan saja. Karena saat ini, banyak anak-anak Kaltim yang berpotensi namun tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan yang memadai.
Apabila langkah bijak ini dilaksanakan pemerintah, anak-anak Kaltim dapat berpeluang setara dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas demi terciptalah generasi-generasi muda yang membanggakan Kaltim, Indonesia.
Langkah Menuju Pendidikan yang Merata
Untuk mewujudkan visi pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan, diperlukan inovasi cemerlang untuk mengelolah anggaran pendidikan dan baik.
Pemerintah Kaltim harus memastikan bahwa dana yang telah dianggarkan untuk pendidikan digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan efektif, sehingga terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan secara merata di provinsi Kaltim.
Langkah-langkah konkret dapat dimulai dengan pembangunan infrastruktur pendidikan dan penyediaan peralatan pembelajaran yang memadai, serta pelatihan guru, menjadi prioritas bagi seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan juga menjadi salah satu langkah yang efektif. Dengan melibatkan komunitas lokal, orang tua, dan berbagai pihak terkait dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus di setiap daerah dan menciptakan solusi yang sesuai.
Pentingnya Distribusi Anggaran yang Adil
Pengelolaan anggaran pendidikan yang belum merata di Kalimantan Timur merupakan masalah yang harus segera diatasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Distribusi anggaran dana pendidikan harus berdasarkan keadilan bagi seluruh siswa di seluruh wilayah Kalimantan Timur, terlebih lagi untuk daerah pinggiran yang belum sepenuhnya terjamah.
Inovasi dan langkah konkret dalam pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, serta komitmen kuat untuk meratakan akses dan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi adalah langkah penting untuk mewujudkan visi pendidikan berkualitas dan setara bagi seluruh anak di Kaltim.
Pemerintah Provinsi Kaltim berperan penting dalam mewujudkan visi pemerataan pendidikan, maka tindakan nyata harus dilaksanakan segera untuk memperbaiki ketidakmerataan fasilitas pendidikan di Kaltim. Dengan perubahan yang tepat, pendidikan yang lebih baik dapat menjadi nyata bagi semua warga Kalimantan Timur.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)
