Samarinda, MediaSamarinda.com – Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah cara yang paling tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin.
Kualitas SDM di Kaltim Perlu Ditingkatkan
Salehuddin mengamati bahwa kualitas SDM di Kaltim sangat membutuhkan pembenahan. Dikarenakan daya saing masyarakat yang rendah jika dibandingkan dengan daerah luar Kaltim. Harapannya kualitas SDM bisa lebih merata baik di kota besar maupun di tingkat Kabupaten atau daerah.
“Kalau kita bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim, tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara,” kata Salehuddin. Pria kelahiran 1978 di Liang, Kutai Kartanegara mengemukakan bahwa masalah kemiskinan sangat berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. “Seperti kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan,” ujar Salehuddin.
Peran aktif dari pemerintah dan masyarakat sekitar diperlukan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Salehuddin yang juga seorang Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara mengatakan jika peningkatan atas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia adalah sebuah kunci untuk mengentaskan masalah kemiskinan. “Jadi sebenarnya, pengembangan SDM kita dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat,” lanjut Salehuddin.
Kemudian ada usulan juga mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang wajib memberikan fasilitas atau ruang yang lebih optimal bagi proses pembinaan SDM. Termasuk didalamnya melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha yang ada di Kaltim. “Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) ini juga jadi tantangan bagi kita. Saya pikir sekarang ini di Kaltim belum ada proses dalam meningkatkan SDM,” pungkasnya.
Saran dari World Bank dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan
Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai angka 1,5 persen atau turun dari tahun sebelumnya yaitu 1,9 persen. Sepanjang tahun 2000 sampai 2015, Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan rata-rata 2,1 persen tiap tahunnya. Indonesia sebenarnya berharap dapat memenuhi tujuan untuk mengentas kemiskinan di tahun 2024, namun masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan masih mengalami kesulitan dalam mengelola data masyarakat miskin di daerah-daerah. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk mengoptimalkan belanja negara dalam program perlindungan sosial (perlinsos). Hal itu terjadi karena adanya oknum pimpinan di pemerintah daerah yang memanipulasi data masyarakat miskin
Warga yang sebenarnya bukan termasuk golongan miskin malah dijadikan seolah-olah dari golongan miskin agar dapat menerima bantuan dari program perlinsos. Sri Mulyani mengakui, hal ini merupakan konsekuensi dari sistem politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi bebas. Selain itu, diperparah dengan adanya penyalahgunaan wewenang atas mekanisme desentralisasi yang tujuan awalnya yaitu supaya pemda dapat mengelola masyarakatnya secara mandiri.
World Bank atau Bank Dunia memberikan saran kepada pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan dalam menurunkan masalah kemiskinan. Saran yang pertama adalah memberikan bantuan sosial dan subsidi. Lembaga internasional ini mengamati adanya kombinasi bantuan sosial, jaminan sosial, inklusi keuangan, dan investasi infrastruktur yang tangguh bisa berpotensi membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.
Tapi World Bank juga menilai bahwa pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan merupakan langkah yang kurang tepat. “Subsidi energi yang mahal akan muncul kembali setelah adanya pengurangan sementara, tapi dengan manfaat yang terbatas untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan”. Hal itu tertulis dalam laporan World Bank yang berjudul “Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security”.
Saran dari World Bank yang berikutnya juga sepadan dengan usulan dari Salehuddin yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Diharapkan generasi muda bisa mendapatkan pendidikan mumpuni secara merata, niscaya beberapa tahun kedepan Indonesia bisa menumbuhkan kualitas SDM yang unggul. Kualitas SDM yang baik tentunya berpengaruh terhadap pola pikir dan daya saing yang selanjutnya akan berkontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)
