SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.com – Pembangunan Skytrain menjadi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam membenahi pembangunan di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur itu. Meskipun demikian, pihaknya mendapatkan himbauan dari DPRD Kaltim agar rencana tersebut tidak menjadi hambatan bagi program prioritas Kota Samarinda terkait kebutuhan dasar masyarakatnya.
Pembangunan Skytrain Hindarkan Kota Samarinda dari Kemacetan
Rencana pembangunan terminal Skytrain merupakan ide Pemerintah Kota Samarinda. Dimana, pihaknya berupaya untuk membenahi fasilitas pembangunan di ibu kota Provinsi Kaltim tersebut.
Pasalnya seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Samarinda diperkirakan akan menjadi sorotan bagi masyarakat pendatang. Sebab, Kota Samarinda akan menjadi icon penyangga IKN.
Rencananya, terminal Skytrain ini akan dibangun mulai dari Stadion Madya Sempaja menuju Bandara APT Pranoto. Selanjutnya, pembangunan pun akan diteruskan ke kawasan Big Mall Samarinda jalan Untung Suropati.
Diketahui, pembangunan Skytrain tersebut akan meningkatkan efisiensi jarak maupun waktu tempuh perjalanan. Dimana, terminal ini berhasil memangkas jarak tempuh menjadi 14,6 kilometer dari yang sebelumnya berjarak 21 kilometer jika melewati lintasan pada umumnya.
Selain itu, penumpang juga diperkirakan hanya membutuhkan waktu 21 menit jika ingin melangsungkan perjalanan ke Bandara APT Pranoto menggunakan Skytrain. Dimana, hal ini sangat membantu masyarakat yang ingin bepergian tanpa harus menempuh perjalanan yang cukup panjang.
“Proyek ini untuk mempermudah akses masyarakat. Diperkirakan, penumpang hanya membutuhkan waktu 21 menit ke Bandara APT Pranoto,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu.
Tercatat, hingga kini progres pembangunan terminal Skytrain masih di tahap evaluasi kelayakan yang terdiri dari analisis dampak lingkungan hidup, rencana teknis, dan UKL-UPL. Selanjutnya, Pemkot Samarinda menarget agar tahun depan proses pembangunan Skytrain sudah memasuki tahap finalisasi trase.
Adapun dalam tahapan tersebut, Pemkot Samarinda akan berkolaborasi dengan Rencana Induk Perkeretaapian (RIK) IKN dan RIK Provinsi Kaltim. Khususnya, pada proses penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Utamanya kita akan koordinasi dengan RIK, dan nantinya akan berkesinambungan. Mulai dari RIK IKN, Provinsi, hingga konektivitas ke Pemkot Samarinda,” tutup Kepala Dishub Samarinda.
Kebutuhan Dasar Masyarakat Tetap Jadi Prioritas
Menanggapi isu terkait pembangunan Skytrain, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi program tersebut, mengingat perlunya kemajuan pembangunan di Kota Samarinda. Selain menjadikan ibu kota Provinsi Kaltim itu lebih modern, keberadaan Skytrain juga memberikan fasilitas perjalanan yang nyaman, praktis, dan efisien.
“Saya mendukung kemajuan Samarinda yang lebih modern, nyaman, saya sepakat aja dengan adanya skytrain ke depannya,” kata Ananda sapaan akrabnya.
Meskipun demikian, pihaknya menghimbau agar proyek pembangunan Skytrain tidak menjadikan program prioritas Pemerintah Kota Samarinda terbengkalai. Khususnya, mengenai kebutuhan dasar masyarakatnya, seperti akses pendidikan dan kesehatan.
“Namun, di balik rencana yang besar tersebut, saya mengingatkan kepada Pemkot Samarinda agar prioritas kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan agar tidak terabaikan,” jelasnya.
Ia menuturkan, agar pemerintah setempat tidak lalai terhadap kondisi warganya. Ananda sangat mewanti-wanti agar jangan sampai ada anak putus sekolah ataupun keluarga miskin yang kesulitan untuk berobat atau mendapatkan fasilitas kesehatan.
“Jadi kalau bisa, realisasi anggaran pendidikan dan fasilitas kesehatan yang diprioritaskan terlebih dahulu,” sebut Ananda.
Selain itu, Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim itu juga menyampaikan agar Pemkot Samarinda senantiasa mendahulukan program yang berhubungan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, upaya ini turut memiliki keselarasan dengan fokus utama pembangunan dalam aspek pendidikan dan kesehatan.
“Oleh karena itu fasilitas kesehatan harus memadai, begitu juga sumber daya manusia kita perlu ditingkatkan, dan berkualitas,” pungkas Ananda.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya bersedia membantu apabila Pemkot Samarinda membutuhkan permohonan anggaran dari pemerintah pusat. Sebab, dirinya akan langsung berkoordinasi dengan kader PDI Perjuangan yang berada di kursi DPR RI.
“Bahkan jika diperlukan melalui aspirasi kader PDI Perjuangan yang duduk di DPR RI. Dari pusat juga kita harus tau caranya untuk mereka memberikan bantuan anggaran,” tutur Ananda.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)