Kalimantan Timur, Mediasamarinda.com – Akmal Malik, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, mendorong pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala setiap tiga bulan guna harmonisasi program-program pusat dan daerah.
Menurutnya, koordinasi ini sangat penting untuk memastikan keselarasan program pusat yang menjadi tanggung jawab daerah. Hal ini diungkapkan setelah ia memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Balikpapan.
“Kita akan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program pusat yang menjadi kewenangan provinsi, disinkronkan lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Karena pemerintah daerah adalah eksekutor kewenangan pusat di daerah,” jelasnya.
Rapat Rutin Strategi Akmal Malik Harmonisasi Program Pusat ke Daerah
Tujuan utama dari rapat rutin ini adalah untuk mengidentifikasi ketidakcocokan antara program pusat dan daerah yang bisa mencerminkan kurangnya komunikasi atau kesalahan dalam peraturan.
Akmal menegaskan pentingnya komunikasi teratur antara pemerintah provinsi dan daerah agar intervensi bisa dilakukan dengan lebih tepat.
“Yang menjadi intervensi provinsi dan mana yang harus menjadi intervensi kabupaten dan kota, harus jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Akmal juga menyoroti evaluasi kinerja pemerintahan daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2022. Dia memberi perhatian khusus pada beberapa daerah yang masih tertinggal, terutama dalam bidang pendidikan.
Misalnya, Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan capaian kinerja pendidikan yang rendah, dengan persentase di bawah 50 persen, tepatnya 49,12 persen. Begitu pula dengan daerah lain seperti Penajam Paser Utara (51,47 persen) dan Kutai Barat (58,47 persen).
Dalam urusan kesehatan, terlihat kinerja yang kurang memuaskan di Kabupaten Paser (69,42 persen), Kabupaten Mahakam Ulu (75,10 persen), dan Kota Bontang (77,08 persen). Sementara untuk urusan pekerjaan umum, capaian yang belum optimal terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (10,09 persen), Kutai Timur (28,93 persen), dan Paser (36,61 persen).
Akmal menegaskan perlunya upaya kolaboratif dan koordinasi yang intensif guna menangani permasalahan tersebut demi mencapai pembangunan yang merata di Kalimantan Timur.
“Ini perlu upaya bersama dan koordinasi intensif untuk mengatasi permasalahan tersebut demi pembangunan yang merata di Kalimantan Timur,” tandasnya. (ADV/FIT/DISKOMINFOKALTIM)
