Samarinda, MEDIASAMARINDA.com – Dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal ke 33 daerah yang berada di wilayah Indonesia. Dan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang berhak mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp 9,8 miliar. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Bupati Kukar mengharapkan konsistensi dari berbagai pihak yang berkepentingan terkait untuk bekerja sama menekan angka inflasi di satuan wilayah Kabupaten Kukar.
Konsistensi Kunci Utama Kendalikan Tingkat Inflasi
Dalam rapat koordinasi yang mendiskusikan tentang Pengendalian Inflasi dalam Upaya Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan di daerah Kabupaten Kukar, Bupati Kukar yaitu Edi Damansyah menyampaikan permintaannya kepada para jajarannya agar konsisten terhadap upaya pengendalian tingkat inflasi di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantar Timur tersebut. Permintaan tersebut konon berdasarkan pada apresiasi yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan memberikan dana insentif fiskal sebanyak Rp 9,8 miliar dikarenakan Kabupaten Kukar mampu menekan tingkat kelajuan inflasi di daerahnya.
Pada rapat yang digelar pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 lalu tersebut, Bupati Edi Damansyah menyatakan keyakinannya bahwa Kabupaten Kukar dapat terus mempertahankan prestasinya dalam mengendalikan tingkat inflasi dan bahkan melakukan perubahan atas penurunan laju inflasi dengan kontribusi yang konsisten dan sinergis diantara semua perangkat daerah sesuai dengan tuntutan jabatan dan tanggung jawab yang telah diemban dalam mengelola dan memberikan alternatif solusi atas berbagai masalah dan kepentingan yang ada di tengah masyarakat.
Orang nomor satu dalam hierarki kepemimpinan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut juga menyebutkan bahwa program kegiatan pangan murah merupakan salah satu program yang dijalankan untuk menekan laju inflasi di daerah Kabupaten Kukar. Karenanya, dalam pendistribusian pangan murah tersebut harus berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan agar penyebarannya tepat sasaran, menjangkau kalangan masyarakat yang hidup di daerah pedalaman dan terpencil yang sangat membutuhkan program pemerintah daerah ini.
“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan,” titah Edi Damansyah.
Dengan mengawasi dan memantau penyebaran bahan pangan murah yang dibagikan kepada masyarakat agar tetap layak dan terjamin kualitasnya, Edi Damansyah optimis penyelenggaraan program ini dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu pengendalian tingkat inflasi menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Namun tentu saja dalam pelaksanaannya, diperlukan adanya kerja sama dan konsistensi dari berbagai pihak terkait seperti para stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling berkaitan agar target pengendalian inflasi dapat tercapai sesuai rencana.
Kebijakan dan Kondisi Daerah Pemicu Laju Inflasi
Pengendalian laju inflasi sangat erat kaitannya dengan berbagai ketidakpastian situasi dan kondisi dari suatu daerah. Situasi dan kondisi yang dimaksudkan diantaranya adalah kelangkaan, terpuruknya kondisi pangan, fenomena musibah bencana alam, hingga terjadinya perang politik, perebutan kekuasaan, dan kebijakan ekonomi. Sehingga untuk menangani hal tersebut, diperlukan tindakan cepat tanggap atas apa saja hal yang diperlukan untuk dilakukan agar tindakan yang diterapkan tepat sasaran.
Salah satunya adalah penerapan kebijakan sebagai batasan atau regulasi atas suatu keadaan yang ditetapkan oleh semua tingkatan pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintahan Kabupaten Kukar dan instansi kedinasan terkait. Seperti halnya kebijakan nasional, kebijakan daerah yang telah diterapkan juga penerapannya akan memberikan dampak pada masyarakat. Sehingga dalam pengimplementasian kebijakan, harus dilakukan dengan cermat dan terstruktur agar dapat memberi manfaat keuntungan bagi masyarakat dan kemajuan daerah.
Sebagai informasi, rapat koordinasi yang mendiskusikan perihal upaya penanganan laju inflasi yang digelar di ruang serbaguna yang terdapat di Kantor Bupati Kabupaten Kukar yang terletak di Jl. Robert Wolter Mongisidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kukar, Provinsi Kalimantan Timur tersebut ternyata dihadiri oleh pemerintah tingkat kecamatan dan tingkat desa secara virtual. Sementara salah satu pejabat penting yang hadir secara langsung adalah H Sunggono yang menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar dan Kepala Tim Pengendalian Inflasi (TIPD), Sy. Vanesa Vilna yang merupakan Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan sejumlah Kepala OPD.
Referensi :
Tribun Kaltim – Bupati Kukar Edi Damansyah Beri Atensi Khusus untuk Tangani Inflasi di Kutai Kartanegara
