Kalimantan Timur, MEDIASAMARINDA.com – Menanggapi data tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang melonjak naik dari BPS, masalah pengangguran yang sudah menjadi fokus utama DPRD Kalimantan Timur semakin menuai keprihatinan. Karenanya, Salehuddin menekankan untuk menciptakan terobosan terbaru dalam mengatasi masalah krisis lapangan kerja dengan memberikan keterampilan tambahan dari pihak sekolah dan mengajak peran aktif perangkat daerah.
Tingginya Tingkat Pengangguran Menjadi Fokus Utama Legislatif
Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, yakni Salehuddin menyebutkan bahwa angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak menunjukkan penurunan secara signifikan telah memancing rasa prihatinnya. Angka pengangguran tersebut ditilik Salehuddin dalam data yang yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2023 di Provinsi Kalimantan Timur yang masih mencapai persentase sebesar 5,31%. Dimana besaran persentase tingkat pengangguran sebesar 5,31% tersebut menunjukkan bahwa terdapat 103.590 orang yang berdomisili di Provinsi Kalimantan dalam keadaan tidak bekerja.
Berdasarkan data tersebut, Salehuddin menilai bahwa kondisi masalah pengangguran yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur tergolong masih belum mengalami penurunan yang berarti. Terlebih lagi, kondisi ini semakin diperparah sejak wabah infeksi virus Covid-19 yang terus memperburuk keadaan di Provinsi Kalimantan Timur. Dimana seiring dengan meningkatnya penderita Covid-19 di Bumi Benua Etam, maka meningkat pula angka pengangguran yang terjadi.
Lebih lanjut, Salehuddin memaparkan bahwa meski pada tahun 2022 lalu angka masalah pengangguran terlihat mengalami penurunan hanya sebesar 0,4%, akan tetapi tetap saja, setiap peningkatan angka pengangguran yang terjadi selalu menjadi perhatian utama pihak pemerintah dan DPRD Kalimantan Timur. Memang pada kenyataannya Salehuddin menyebutkan bahwa masalah krisis lapangan kerja sehingga penduduk usia kerja tidak produktif ini sudah menjadi fokus utama dari kalangan anggota legislatif.
Salehuddin sendiri telah membukukan bahwa dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini, angka pengangguran di Negeri Benua Etam secara signifikan mengalami kondisi yang berfluktuatif. Apalagi semenjak terjadinya krisis kesehatan global yang disebabkan oleh wabah virus Covid-19, kondisi pandemi tersebut mengakibatkan dampak yang sangat serius terhadap berbagai segi kehidupan terutama perekonomian daerah dan memberi efek buruk terhadap pasar tenaga kerja. Efek buruk tersebut tentu berdampak pada peningkatan angka pengangguran yang kian meroket naik.
Anggota legislatif dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut berpendapat bahwa diperlukan upaya kerjasama dan koordinasi sinergis antara berbagai pihak dengan tekad untuk menanggulangi permasalahan pengangguran yang memang tengah menjadi masalah utama daerah. Upaya kerja sama dan koordinasi sinergis tersebut harus terjadi diantara pihak pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota, lembaga, instansi maupun organisasi tenaga kerja, dan sejumlah sektor swasta yang saling berkaitan.
Berbagai Aspek yang Harus Diberdayakan Untuk Mengatasi Pengangguran
Salehuddin, yang merupakan salah satu anggota fraksi Golongan Karya (Golkar) mengakui bahwa masalah pengangguran tidak hanya terjadi di kawasan Provinsi Kalimantan Timur saja. Melainkan juga terjadi di berbagai provinsi lain yang terdapat di Indonesia, sehingga masalah tingkat pengangguran ini menjadi isu nasional yang harus dituntaskan. Sehingga, perlu adanya gagasan untuk menciptakan program terobosan terbaru dalam hal penyediaan ruang kreasi ekonomi bagi para masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan.
Pasalnya, Salehuddin melihat usaha Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dalam mengentaskan masalah tingkat pengangguran terlihat belum optimal. Karena tak jarang Salehuddin melihat data yang menunjukkan adanya kesenjangan diantara kabupaten ataupun kota dalam penyebaran tenaga kerja. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa daerah yang memiliki angka pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian, Salehuddin mengusulkan penguatan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam memimpin proses pemanfaatan tenaga kerja.
“Yang bisa kita lakukan adalah meminta Disnakertrans untuk menjadi leading sektor dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat Kaltim yang penganggurannya tinggi,” saran Salehuddin.
Selain dari pada itu, Salehuddin turut menyoroti perlunya pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan tambahan terhadap para siswa, terutama dalam tingkatan SMK. Hal ini diperlukan agar para siswa siap untuk masuk ke dunia kerja tanpa hanya mengandalkan ijazah, karena telah memiliki bekal keterampilan tambahan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Peran penting dari perangkat daerah seperti Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan instansi kedinasan terkait juga diperlukan untuk mengentaskan masalah ini. Karena tingkat pengangguran akan sulit diturunkan apabila hanya membebankan pada tugas pemerintahan provinsi.
(ADV/DPRDPROVKALTIM/RH)
