Mediasamarinda.com – Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri terkait untuk menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka pada Senin, 10 Maret 2025, untuk membahas aspek-aspek penting dari program ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. “Kami melaporkan, sudah ada lebih dari 50 lokasi, tepatnya 53, yang siap. Namun, data ini terus berkembang karena kami akan berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk persiapan lebih lanjut,” ujar Gus Ipul.
Selain lokasi, pemerintah juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur yang memenuhi standar kelayakan. Sekolah yang dipilih harus memiliki fasilitas seperti asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan fasilitas olahraga. Gus Ipul menegaskan bahwa program ini diharapkan dapat diperluas ke lebih banyak daerah, sesuai dengan arahan Presiden.
Lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Gus Ipul juga menyampaikan bahwa Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka untuk mendukung program ini.
Lebih lanjut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini akan memprioritaskan masyarakat dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan kelompok ekonomi paling rentan.
“Dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi,” jelas Amalia.
Pemerintah berencana untuk mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran dalam 1-2 minggu mendatang.
