SAMARINDA, MEDIASAMARINDA.com – Revitalisasi pertanian dibuat berdasarkan tiga prinsip pembangunan di IKN Nusantara sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otoritas Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Myrna Safitri.
Revitalisasi pertanian merupakan strategi Kabinet Indonesia Bersatu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.
Dalam proses pembangunan di IKN, pemerintah diminta agar tidak hanya fokus terhadap pertumbuhan infrastruktur konstruksi melainkan juga terkait dengan kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Timur khususnya pada sistem pengairan di lahan pertanian.
“Jadi tidak hanya soal konstruksi saja, sektor pangan juga harus dikembangkan, Kaltim sebenarnya memiliki lahan pertanian luas namun terkadang tidak didukung dengan irigasi. Seperti yang terjadi di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU. Lahan persawahan mereka tidak memiliki irigasi dan juga keadaan hujan yang dinilai tidak maksimal,” tutur Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (11/7/2023).
3 Prinsip Pembangunan di Sektor Pertanian IKN
Pada kegiatan Simposium Memperkuat Ekosistem Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan IKN & Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada Selasa (11/7/2023), Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Myrna Safitri menyampaikan tiga prinsip terkait revitalisasi pertanian yang harus diselaraskan dengan pembangunan di IKN.
Pertama, pembangunan di IKN harus selaras dengan alam. Kedua, pembangunan di IKN berjalan secara sirkuler maupun zero waste, dan ketiga pembangunan di IKN harus rendah emisi karbon.
“Tiga prinsip itu menjadi payung di dalam arah dan pelaksanaan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di Ibu Kota Nusantara,” kata Myrna.
Myrna menjelaskan terkait ketiga prinsip tersebut, dimana prinsip pertama direalisasikan dengan pembagian wilayah IKN sebesar 65% sebagai daerah yang dilindungi dan 10% digunakan sebagai lokasi produksi pangan.
“Kami sendiri sudah mengidentifikasi areal-areal tersebut, jumlahnya sekitra 40 ribuan hektare (ha), jadi kita range arealnya sekitar 25 ribu hingga 40 ribuan ha,” ujarnya.
Kemudian pada prinsip kedua, Myrna berkomitmen dalam pemanfaatan lahan pertanian tanpa menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan menerapkan strategi zero waste.
Strategi zero waste sendiri merupakan konsep yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan produk atau benda sekali pakai sehingga meminimalisir dampak negatif sekaligus mengurangi jumlah sampah menggunakan prinsip 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan Rot).
Kemudian di poin terakhir, Myrna menegaskan bahwa pertumbuhan pertanian di IKN tidak boleh menimbulkan emisi karbon guna mengurangi dampak terjadinya efek gas rumah kaca.
“Pembangunan itu sedapat mungkin memanfaatkan areal-areal secara efisien termasuk pemanfaatan areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan sebagai areal untuk pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming,” ujarnya.
Revitalisasi Pertanian Dukung Pemenuhan Kebutuhan Pangan di IKN
Sektor pertanian merupakan salah satu hal yang krusial untuk diprioritaskan dalam membuat suatu kebijakan. Pasalnya, bukan hanya memiliki keterikatan pada kondisi ekonomi, sektor pertanian juga harus selaras dengan dua aspek lainnya yakni sektor sosial dan sektor ekologi.
Diketahui hingga periode ini, IKN Nusantara telah mendatangkan 16.000 tenaga kerja dan diperkirakan akan mengalami penambahan sebanyak 17.000 orang pada tahun 2024 mendatang. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan pangan yang nantinya diperlukan.
Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin menyampaikan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan berlangsung cukup lama yakni hingga 2045 mendatang. Sehingga pihaknya menegaskan agar Pemprov Kaltim dapat mengembangkan potensi sumber daya pangan khususnya memperbaiki infrastruktur pertanian terkait sistem irigasi.
“Pembangunan IKN sampai 2045 dengan tenaga kerja yang diperkirakan sampai 200 ribu orang. Hampir setara dengan satu kabupaten, sedangkan Kaltim masih membutuhkan pangan dari luar daerah,” kata Alimuddin.
“Tapi itu untuk sementara. Saat ini saja kita masih ambil beras dari luar. Makanya harus ada revitalisasi di sektor pertanian nantinya. Meski Kaltim memiliki lahan pertanian yang luas, tapi itu tidak didukung dengan sarana irigasi yang baik,” imbuhnya.
Program Strategis Pemprov Kaltim Terhadap Sumber Daya Alam (SDA) IKN
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah merangkai tiga program strategis dalam mendukung adanya revitalisasi pertanian.
Pertama, membangun swasembada dan ketahanan pangan. Kedua, sebagai upaya peningkatan penghasilan petani, petani nelayan, dan petani hutan. Dan Ketiga, membangun iklim masyarakat yang cukup dan mampu memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
“Namun begitu, ini semua akan terwujud apabila ada keterlibatan semua pihak termasuk stakeholder terkait dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan. Yang paling penting adalah keterlibatan dan keseriusan masyarakat,” pungkasnya.